Pilkada, Epidemiolog Minta Petugas Pemungutan Suara Pastikan Protokol Kesehatan

"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19,"

NASIONAL | RAGAM

Minggu, 29 Nov 2020 00:11 WIB

Author

Astri Septiani

Pilkada, Epidemiolog Minta Petugas Pemungutan Suara Pastikan Protokol Kesehatan

Simulasi protokol kesehatan saat pemungutan suara Pilkada di TPS Ciputat, Kota Tangsel, Banten, Kamis (26/11). (Antara/Fauzan)

KBR, Jakarta-  Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta penyelenggara pemilu memastikan petugas    Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nantinya tak malah jadi sumber penularan Covid19. Dia meminta protokol kesehatan dilaksanakan guna mencegah penyebaran covid-19 saat pemungutan suara pilkada pada Rabu, 9 Desember mendatang.

Sebelumnya sejumlah daerah menggelar tes cepat covid-19 bagi petugas KPPS. Kata Tri tes cepat tak bisa untuk mendiagnosis Covid-19. Dia meminta rapid test untuk petugas pilkada hanya sebagai pemeriksaan awal.

"Covid-19 rapid testnya yang digunakan rapid test antigen dan antibodi. Kalo rapid test antigen memang bukan alat diagnosis dua-duanya hanya untuk screening. Jadi yang positif belum tentu dia Covid-19. Harus diswab atau di-PCR. Nah kemudian yang memastikan adalah tes PCR. Jadi ya itu adalah upaya paling tidak nanti tidak tertular ke petugas TPS," kata Tri kepada KBR melalui sambungan telepon, Jumat (27/11/20)

Kata dia, bila hasil rapid test ada yang reaktif harus segera ditindaklanjuti dengan tes swab.

"Iya harus. Baik rapid test antigen maupun antibodi. Jangan sampai petugasnya jadi penular yang efektif kepada semua pemungut suara. Pemungut suara kan banyak. Petugasnya kan ada di TPS sedikit. Itu adalah upaya pemerintah lah supaya petugas TPS tidak menularkan ke pemungut suara. Itu efektif tuh. Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," ujar dia.

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta agar petugas tempat pemungutan suara menggunakan masker dan tameng wajah.

"Kemudian pemilihnya dibedakan antara zona merah, zona kuning dan hijau. Zona kuning ya boleh pakai masker doang. Kalau zona merah atau orange saya sarankan untuk sama dengan petugasnya pakai masker dan pakai faceshield. Udah disediakan di TPS kok fasilitas cuci tangan pakai sanitizer bukan pakai air. Pakai sarung plastik pakai cuci tangan. Sudah disiapkan panitia TPS. Dan diatur pemungut nomor urut 1 sampai kapasitas TPSnya 40. Ya 1-40 jam sekian datangnya, yang 41-sekian juga diatur oleh petugasnya, urai dia.

Tri meminta petugas KPPS memastikan tidak ada kerumunan dan protokol kesehatan dijalankan dengan baik.

Pada Rabu, 9 Desember mendatang sebanyak 270 daerah dakan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Editor: Rony Sitanggang


(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Utang Negara Kian Meningkat

Kabar Baru Jam 7

Peran UMKM Pangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Gambut

Kabar Baru Jam 8

Desakan Memberantas Intoleransi di Sekolah