Omnibus Law Belum Diteken, Buruh Nilai Presiden Bimbang

Sikap Presiden tersebut menunjukan bahwa dia masih ragu melahirkan regulasi yang ditentang oleh rakyat.

BERITA | NASIONAL

Senin, 02 Nov 2020 18:00 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Omnibus Law Belum Diteken, Buruh Nilai Presiden Bimbang

Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Banten berunjuk rasa menolak Omnibuslaw. (Antara)

KBR, Jakarta- Kalangan buruh menilai Presiden Joko Widodo tengah bimbang karena belum menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, undang-undang itu telah disahkan DPR pada 5 Oktober silam. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, sikap Presiden tersebut menunjukan bahwa dia masih ragu melahirkan regulasi yang ditentang oleh rakyat.

"Nah hari ini ketika terjadi begitu besar gelombang kekuatan rakyat, sudah menyatu, yang akhirnya ini membuat kebimbangan Presiden. Saya sih melihatnya bukan sekadar kebimbangan, tapi memang ini adalah persoalan desakan dari grassroot, kekuatan rakyat gitu. Sehingga seharusnya menjadi pertimbangan, tidak disahkan dan kemudian mendengar aspirasi mayoritas rakyat. Seharusnya kalau memang Presiden ingin menyelamatkan kepentingan rakyat dan bangsa," ucap Nining saat dihubungi KBR, Senin (2/11/2020).

Ketua Umum KASBI Nining Elitos mendesak Presiden untuk bersikap tegas dan memutuskan kelanjutan undang-undang ini. Sebab jika dalam 30 hari usai disahkan tak kunjung diteken, bakal otomatis berlaku.

Nining juga meminta Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan omnibus law. Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa kembali bersama berbagai kalangan buruh, mahasiswa, pelajar, petani, dan organisasi perempuan, jika tuntutannya tak dipenuhi.

Meski demikian, KASBI mengaku tak akan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukumtak diambil sebab buruh meragukan independensi para hakim MK. Ini berbeda dengan langkah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memilih jalur konstitusi.

"Mengingatkan kembali Presiden pernah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan dukungan untuk melahirkan omnibus law. Menunjukan bahwa intervensi terhadap proses hukum itu akan besar gitu," ujarnya.

Editor: Friska Kalia

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Utang Negara Kian Meningkat

Kabar Baru Jam 7

Peran UMKM Pangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Gambut

Kabar Baru Jam 8

Desakan Memberantas Intoleransi di Sekolah