Komisi IV DPR: Rekomendasi DPR Soal Ekspor Benih Lobster Tak Ditindaklanjuti KKP

"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 26 Nov 2020 01:22 WIB

Author

Astri Septiani

Komisi IV DPR: Rekomendasi DPR Soal Ekspor Benih Lobster Tak Ditindaklanjuti KKP

Ilustrasi benih lobster. (Foto: Humas KKP.go.id/Domain Publik)

KBR, Jakarta - Komisi IV DPR yang membidangi kelautan menyebut banyak rekomendasi dari DPR tentang ekspor benih lobster yang belum ditindaklanjuti Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Komisi Bidang Kelautan DPR RI Andi Akmal Pasluddin, setelah mendengar kabar penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Akmal mengatakan Komisi IV telah memberi sejumlah catatan terkait kebijakan izin ekspor benih lobster yang dinilai menyimpan sejumlah masalah. Di antaranya mengenai persyaratan teknis pemberian izin ekspor kepada perusahaan.

"Kalau kita lihat dari Permen KP itu cukup ketat. Tapi apakah perusahaan yang sekarang hampir ratusan itu benar-benar memenuhi syarat teknis sehingga dikeluarkan ekspor?" kata Andi kepada KBR, Rabu (25/11/2020).

Menurut Andi, catatan itu sudah diingatkan langsung oleh DPR kepada Edhy Prabowo.

Catatan lain, menurut Andi Akmal, mengenai aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai sekarang belum ada peraturan besaran ekspor.

"Tapi ekspor ini dilakukan terus-menerus. Hanya dengan catatan bahwa eksportir itu punya uang di bank. Nanti dipotong dari situ berapa nilai PNBP-nya. Jadi PNBP ini belum ada PPN-nya," kata Akmal.

Akmal juga mengatakan Komisi IV DPR sudah meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memasukkan sejumlah perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist), karena melakukan kegiatan ekspor secara tidak jujur.

"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor. Ini praktek bisnis yang tidak benar," tambah Akmal.

Selain itu ada catatan dari Komisi IV mengenai monopoli kargo ekspor benih lobster. Kasus ini juga sebelumnya diselidiki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kenapa harus ditentukan satu perusahaan? Mungkin dari situlah diindikasikan oleh KPK ada penyimpangan secara pidana," kata Andi Akmal kepada KBR.

Ia menyebut sejumlah masukan yang disampaikan DPR kepada Menteri KKP terkait kebijakan izin ekspor benih lobster itu belum ditindaklanjuti oleh KKP. Padahal kata dia, Komisi IV DPR menerima banyak pengaduan terkait kurang transparansinya kebijakan ekspor benih lobster itu.

"Misalnya evaluasi perusahaan perusahaan pengekspor itu. Benar nggak perusahaan-perusahaan itu sudah melaksanakan budidaya? Apa sudah memberdayakan masyarakat nelayan penangkap benur? Apa sudah bisa melepaskan 2 persen dari induknya ke laut? Ini kan mestinya tugasnya KKP memastikan itu, baru diberi izin ekspor. Jangan sampai izin ekspor tidak transparan. Inilah yang dikeluhkan banyak pihak yang masuk ke Komisi IV DPR," tambah Andi.

Editor: Agus Luqman

Astri Septiani

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM

Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?

Kabar Baru Jam 8

Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM