KBR, Jakarta- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, tak boleh ada impunitas terhadap para pelaku yang mencederai kebebasan pers tersebut.
Itu disampaikan Manan saat memperingati Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas bagi Kejahatan terhadap Jurnalis, hari ini.
Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, sebagian besar pelakunya tidak dihukum. Menurut data Committee to Protect Journalists (CPJ), 8 dari 10 kasus pembunuhan terhadap jurnalis, pelakunya bebas alias tidak tersentuh hukum. Kata Manan, gejala nirpidana tersebut juga terjadi di Indonesia.
"Saya kira ini fakta yang merisaukan. Bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis itu tidak diproses hukum dan sebagian besar pelakunya adalah polisi. Ini menunjukan rendahnya komitmen pemerintah dalam soal kebebasan pers," kata Manan dalam keterangan yang diterima KBR, Senin (2/11/2020).
Ketua Umum AJI Abdul Manan memaparkan, sudah ada 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat masih panjangnya gelombang aksi, ia memperkirakan angka itu akan naik hingga akhir tahun.
Manan mendesak agar negara mengakhiri praktik impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
"Jadi pesan dari kami jelas, akhiri impunitas ini. Dan salah satu caranya adalah dengan menghukum para pelaku kekerasan itu dan membawanya ke pengadilan," tambahnya.
Setiap 2 November, dunia memperingat Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis. Tanggal itu dipilih untuk memperingati pembunuhan dua jurnalis Prancis di Mali pada 2013.
Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/68/163 menetapkannya sebagai hari internasional. Tahun ini tema yang digunakan adalah jurnalisme tanpa takut.
Editor: Rony Sitanggang
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
Kunjungan tim untuk mengkonfirmasi banyak data dan informasi yang telah diterima.
"Terhadap hasil pengawasan, berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus Parpol"
KPK sudah menemui Kejaksaan Agung secara intens untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait penanganan perkara Surya Darmadi, tersangka korupsi Rp78 triliun. 
"Kita berasumsi, bahwa gratifikasi ini ada di semua lembaga, survei SPI juga bilang begitu kan? 99 persen ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ada di semua lembaga, yang 774 ini juga ada."
Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi, alias Apeng, buronan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Status Surya Darmadi yang merupakan buronan KPK sejak 2019 juga bisa menjadi faktor pemberat hukumannya sebab Surya tak kooperatif terhadap proses hukum.
saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022.
"Surplus neraca perdagangan kita banyak ditopang oleh surplus komoditas nonmigas. Nonmigas kita yang surplus sebesar USD7,31 miliar. Ini utamanya adalah untuk komoditas bahan bakar mineral HS27"
Tentu ketika Pak Prabowo menjadi capres nanti, kan konstitusi kita mengamanatkan memang harus mengundurkan diri.
