Terpidana Korupsi Maju, Tito Enggan Sikapi Revisi UU Pilkada

"Semua undang-undang ini, nanti akan mengakomodir napi korupsi atau tidak? Tergantung mengambil prinsip yang mana. Saya sebagai Mendagri tidak mau mengambil sikap dulu,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 06 Nov 2019 13:34 WIB

Author

Lea Citra

Terpidana Korupsi Maju, Tito Enggan Sikapi Revisi UU Pilkada

Tersangka Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Rabu (21/8/2019). Tamzil diperiksa untuk kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Tamzil merupakan bekas napi kasus korupsi. ANTARA/Yulius Satria

KBR, Jakarta-  Menteri Dalam Negeri enggan mengambil sikap terkait persoalan wacana pelarangan bekas koruptor mengikuti kontestasi Pilkada. Mendagri, Tito Karnavian mengklaim masih mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait desakan merevisi UU Pilkada.

Kata dia, aturan itu harus  mempertimbangkan prinsip rehabilitasi dan pemulihan bekas napi korupsi.

"Orang ditangkap, diproses, masuk penjara itu konsepnya pembalas, supaya dia, bikin seseorang dia harus bikin susah dengan cara masuk penjara. Maka disebut dengan prison, penjara. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut, dalam teori ilmu kriminologi, penjara itu fight crime, not the criminal. Yang kita perangi adalah perbuatannya bukan orangnya,"  kata Tito Karnavian di Mako Brimob, Rabu (6/11/2019).

Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan, hukuman atau pemenjaraan akan memperbaiki perilaku seseorang, meskipun seorang koruptor tetap harus dihukum atas tindakan korupsinya. Tito menganggap pelarangan napi korupsi di Pilkada 2020, masih sekadar wacana.

"Belum sampai ke sana, itu masih menjadi wacana ya. Dibicarakan di, dari KPU untuk diajukan dibicarakan kemarin sudah di Komisi II DPR. Prinsip dari kita terserah publik ya, kita tahu bahwa namanya dalam pemasyarakatan itu sekarang,  konsepnya bergeser dari konsep pembalasan menjadi konsep rehabilitasi," ujarnya.

Mendagri, Tito Karnavian akan menyerahkan kepada masyarakat apakah  memberi kesempatan atau tidak terhadap para bekas koruptor di Pilkada 2020. Kata dia, wacana pelarangan bekas napi korupsi harus dikaji lebih lanjut.

"Rehabilitasi, mengkoreksi. Setiap orang pernah berbuat buruk, setelah itu bisa juga dia menjadi baik. Nah kalau dia baik, dianggap sudah baik sudah terkoreksi, sudah direhap menjadi baik kembali. Kenapa tidak dikasih kesempatan mereka untuk memperbaiki diri dan mengabdikan dirinya kepada rakyat. Semua undang-undang ini, nanti akan mengakomodir napi korupsi atau tidak? Tergantung mengambil prinsip yang mana. Saya sebagai Mendagri tidak mau mengambil sikap dulu," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan larangan eks koruptor maju dalam Pilkada 2020 meskipun aturan tersebut belum tercantumkan di revisi Undang-Undang Pilkada. Aturan itu akan dimuat dalam Peraturan KPU.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU memiliki pandangan yang berdasarkan hukum terkait rancangan peraturan KPU. Salah satunya berdasarkan hasil putusan rapat pleno KPU yang akan mencantumkan dalam norma Peraturan KPU mengenai syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam.

“KPU tetap akan mencantumkan dalam norma peraturan KPU bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya bukan mantan narapidana korupsi. Itu sikap pandangan KPU,” Katanya di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan menurutnya UU yang mengatur ekskoruptor dilarang maju Pilkada bukanlah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga menambahkan meskipun tidak termuat dalam UU Pilkada, peraturan KPU tersebut berpeluang dimuat di UU lain yang berkaitan dengan pencegahan korupsi

Jauh hari sebelumnya desakan senada juga disampaikan  
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan itu  meminta Presiden Joko Widodo mendukung wacana larangan eks-koruptor maju di Pilkada. Hal itu bisa dilakukan dengan mengajukan usulan revisi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke DPR. 

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan aturan tentang larangan bekas napi kasus korupsi maju di Pilkada harus diperjelas melalui Undang-undang, sehingga tak menimbulkan polemik seperti saat Pileg 2019 kemarin. 

"Ketika Peraturan KPU mengatur napi koruptor kemudian diuji di MA dan ditolak. Itu jangan sampai terulang. Mekanisme yang bisa ditempuh adalah melakukan revisi terbatas atau revisi seluruh UU," ujar Abhan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/8/2019)

Pada Pileg 2019, KPU sempat membuat terobosan dengan mengatur larangan eks-koruptor maju sebagai caleg dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Namun, aturan ini digugat ke Mahkamah Agung dan dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Wacana memberlakukan aturan tersebut kembali mengemuka setelah terciduknya Bupati Kudus, Jawa Tengah M Tamzil oleh KPK pada Jumat (26/7/2019). Tamzil merupakan eks-napi kasus korupsi yang dihukum 20 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Selasa, 24 Februari 2015. Hasil rekapitulasi KPUD Kudus pada Rabu (04/07/2018), Tamzil memenangi Pilkada.

Editor : Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perlindungan Hukum untuk Para Pembela HAM Masih Lemah