KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) berencana membangun rumah perlindungan pekerja perempuan.
Rumah perlindungan pekerja perempuan akan mulai dikerjakan 2020 mendatang.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Kemen-PPPA, Rafael Walangitan mengatakan rumah perlindungan tersebut akan dibangun di sejumlah kawasan industri besar, yakni:
- Cakung, Jakarta Timur;
- Karawang, Jawa Barat;
- Cilegon, Banten;
- Pasuruan, Jawa Timur, dan;
- Bintan, Kepulauan Riau.
Selain lima kawasan di atas, Kemen-PPPA menyatakan niatnya untuk membangun rumah perlindungan serupa di daerah lain.
"Tentu kita berharap pada 2020 mendatang, juga dilakukan MoU (memorandum of understanding) dengan sejumlah daerah dengan membangun rumah pekerja perempuan, yang memang tingkat kepadatan pekerja perempuannya di atas rata-rata 500 orang dalam satu kawasan," ujar Rafael, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).
Baca Juga: PRT Minim Perlindungan, RUU-nya Mangkrak Nyaris 10 Tahun
Rumah Tempat Mengadu
Menurut Asisten Deputi Kemen-PPPA Rafael Walangitan, pekerja perempuan adalah kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak.
Namun, banyak yang tidak berani melaporkan pelanggaran, baik itu karena ketidaktahuan atau karena takut terancam kehilangan pekerjaan.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja," ujar Rafael.
"Padahal sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perempuan pekerja harus diberikan perlindungan," lanjutnya.
Untuk memenuhi amanat UU tersebut, rumah perlindungan Kemen-PPPA nantinya akan menyediakan layanan pengaduan bagi pekerja perempuan yang mengalami masalah terkait:
- Kekerasan seksual, fisik, maupun psikis;
- Hak berserikat;
- Hak cuti hamil dan melahirkan;
- Hak cuti haid;
- Hak menyusui anak;
- Hubungan industrial yang tidak adil, serta;
- Hak perlindungan dan keselamatan kerja.
Editor: Agus Luqman
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
“Tercatat di kami, ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya."
