KBR, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran Rp1,1 triliun untuk subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2020.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Suharti menjelaskan, anggaran subsidi PBI itu naik menjadi Rp2,5 triliun, dari Rp1,4 triliun.
Ia mengatakan, usulan penambahan anggaran ini untuk menindaklanjuti kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang mencapai 100 persen, dan mulai diberlakukan Januari 2020.
"Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran," katanya saat ditemui di Kompleks Balaikota DKI, Kamis (14/11/2019).
Suharti menambahkan, usulan anggaran itu sudah disampaikan ke DPRD dan akan dibahas di badan anggaran.
Ia juga belum bisa merinci berapa orang yang akan disubsidi dengan anggaran sebesar itu.
"Kalau sekarang yang di-cover oleh pusat itu kan sekitar 900 ribuan, saya gak bawa angkanya (yang tahun 2020). Tetapi yang dari DKI untuk tahun sekarang kan tahun 2019 coverage-nya 4,9 juta," sebutnya.
Suharti memastikan setiap usulan anggaran dengan komponennya akan disampaikan dan dibuka ke publik.
"Jadi nanti kalau sudah sampai kesepakatan dengan Banggar datanya kita bawa," tambahnya.
Editor: Kurniati Syahdan
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
