KBR, Jakarta - Permohonan uji materi mengenai Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan diajukan sejumlah mahasiswa yaitu Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing dan kawan-kawan.
Permohonan itu kandas karena nomor Undang-undang yang diajukan oleh pemohon salah obyek (error in objecto.
Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, permohonan yang diajukan pemohon tertulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 yang notabene merupakan perubahan UU Perkawinan. Padahal Undang-undang KPK yang baru bernomor 19 Tahun 2019.
"Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berupa pemohon adalah Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah obyek atau error in objecto," jelas Eni dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Hakim MK Eni Nurbaningsih menambahkan, karena permohonan pemohon salah objek, itu menimbulkan konsekuensi yuridis yakni semua permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang dituju tidak relevan lagi dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
"Lagi pula UU Nomor 30 tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2019. Sehingga apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat 13, dan Pasal 31 UU 30 tahun 2002, seharusnya dikaitkan dengan UU Nomor 19 tahun 2019. Sebab kedua UU tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tambah Eni.
Uji materi perubahan UU KPK itu diajukan para mahasiswa pada 18 September 2019, sehari setelah disahkan DPR. Adapun sidang pendahuluan digelar pada 30 September 2019.
Perubahan UU KPK sedikitnya menuai enam perkara permohonan uji materi, termasuk yang diajukan sejumlah mahasiswa itu.
Keenam perkara itu antara lain perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 (diajukan sekitar 180-an orang umumnya mahasiswa), perkara 59/PUU-XVII/2019 (diajukan 25 mahasiswa Universitas Assyafiiah Jakarta), perkara 62/PUU-XVII/2019 (diajukan advokat Gregorius Yonathan Deowikaputra), perkara 70/PUU-XVII/2019 (diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta dkk), perkara 71/PUU-XVII/2019 (diajukan Zico Leonard dkk), dan perkara 73/PUU-XVII/2019 (diajukan dua mahasiswa).
Editor: Agus Luqman
Satu Permohonan Uji Materi UU KPK Ditolak MK, Ini Penyebabnya
Permohonan yang diajukan pemohon tertulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 yang notabene merupakan perubahan UU Perkawinan.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto memimpin sidang uji formil revisi UU KPK di gedung MK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Foto: ANTARA/M Risyal H)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Tahun 2022 Porsi APBN Terbesar untuk Sektor Pendidikan
"Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman Covid-19 peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita."APBN Defisit Tahun Depan Belanja Negara Tembus Rp271 triliun
"Impelementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022"Memasuki Tahun Baru Pemerintah Tegaskan Tetap Fokus Kurangi Emisi Karbon
"PBN 2022 memiliki peran sentral sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan"Jokowi Beberkan Enam Kebijakan Pemerintah 2022 Apa Saja
"Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang kita lakukan serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan"Waspada Varian Omicorn Indonesia Evaluasi Berkala Daftar Negara Wisman
"salah satunya adalah pembaruan daftar negara pemerintah akan melakukan evaluasi pembukaan wisata untuk wisatawan mancanegara secara berkala"Jokowi Segera Perbaiki UU Cipta Kerja
"Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan"Langkah Pemerintah Antisipasi COVID-19 Varian Omicron
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mengantisipasi varian baru virus korona yang teridentifikasi pertama kali di Afrika, yakni B.1.1.529 atau disebut Omicron.Sirkulasi Siklonik BMKG Prediksi Potensi Cuaca Ekstrem
"Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar," Masuki Masa Pemulihan OJK Beberkan Sejumlah Tantangan yang Bakal Dihadapi Perbankan
"Menurut dia, struktur perbankan nasional masih didominasi populasi bank dengan skala usaha yang kecil dengan daya saing yang masih rendah."OJK Tetap Waspadai Risiko Kredit Meski Tumbuh 325 Persen
"Permodalan tergolong kuat dengan capital adequacy ratio sebesar 25,35 persen, pertumbuhan DPK sebesar 9,4 persen. Tentunya ini turut mendukung integritas perbankan."Serapan APBD Rendah KPPOD Dorong Pemerintah Sanksi Pemda
"Kalau daerah-daerah yang tidak memiliki kinerja bagus terhadap serapan anggaran ini, itu diberikan punishment, disinsentif. Sehingga ke depan, kinerjanya itu menjadi salah satu indikator"Inmendagri tentang Libur Nataru Terbit Mudik Ditiadakan
"Kenapa kita terbitkan satu bulan sebelumnya kita sudah siaga? Karena agar persiapannya lebih baik"Simulasi Bappenas Upah Buruh 2022 Idealnya Naik 5 Persen
Keputusan menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen dinilai akan membuat Indonesia kembali masuk daftar negara dengan pendapatan lower middle income.Kementerian ESDM Optimistis Nol Emisi Penggunaan Listrik di 2060
"Kalau dari sisi energi, kita menyusun roadmap bahwa semua listrik di 2060 sudah akan zero emission. Jadi tidak hanya netzero. Kalau untuk listrik, di roadmap yang kami susun adalah nol"Bivitri Susanti Uji Formil UU Ciptaker Putusan MK Sarat Nuansa Politis
Putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu dinilai sarat muatan politis. Indikasi itu dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.KPPOD Pelayanan Publik Kerap Mandek di Masa Pandemi COVID-19
Pelayanan publik kerap mandek atau tidak memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19.Ahli Hukum Dewan Adat Perlu Mendapat Pelatihan Khusus Keadilan Restoratif
Jangan sampai Dewan Adat menerapkan keadilan restoratif yang justru keliru.FOMO Sapiens BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IG
#BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IGSimulasi ESDM Transportasi dan Manufaktur Masih Hasilkan Emisi Tinggi Hingga 2060
"Sektor transportasi dan industri manufaktur di 2060 masih mengeluarkan emisi yang cukup besar angkanya. Per simulasi itu angkanya 400 juta ton,emisinya dari dua sektor tersebut"Mahfud Penyelesaian 9 Kasus Pelanggaran HAM Berat Perlu Persetujuan DPR
Sembilan kasus HAM berat terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum ada Undang-Undang Peradilan HAM.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
