KBR, Jakarta - Permohonan uji materi mengenai Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan diajukan sejumlah mahasiswa yaitu Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing dan kawan-kawan.
Permohonan itu kandas karena nomor Undang-undang yang diajukan oleh pemohon salah obyek (error in objecto.
Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, permohonan yang diajukan pemohon tertulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 yang notabene merupakan perubahan UU Perkawinan. Padahal Undang-undang KPK yang baru bernomor 19 Tahun 2019.
"Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berupa pemohon adalah Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah obyek atau error in objecto," jelas Eni dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Hakim MK Eni Nurbaningsih menambahkan, karena permohonan pemohon salah objek, itu menimbulkan konsekuensi yuridis yakni semua permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang dituju tidak relevan lagi dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
"Lagi pula UU Nomor 30 tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2019. Sehingga apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat 13, dan Pasal 31 UU 30 tahun 2002, seharusnya dikaitkan dengan UU Nomor 19 tahun 2019. Sebab kedua UU tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tambah Eni.
Uji materi perubahan UU KPK itu diajukan para mahasiswa pada 18 September 2019, sehari setelah disahkan DPR. Adapun sidang pendahuluan digelar pada 30 September 2019.
Perubahan UU KPK sedikitnya menuai enam perkara permohonan uji materi, termasuk yang diajukan sejumlah mahasiswa itu.
Keenam perkara itu antara lain perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 (diajukan sekitar 180-an orang umumnya mahasiswa), perkara 59/PUU-XVII/2019 (diajukan 25 mahasiswa Universitas Assyafiiah Jakarta), perkara 62/PUU-XVII/2019 (diajukan advokat Gregorius Yonathan Deowikaputra), perkara 70/PUU-XVII/2019 (diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta dkk), perkara 71/PUU-XVII/2019 (diajukan Zico Leonard dkk), dan perkara 73/PUU-XVII/2019 (diajukan dua mahasiswa).
Editor: Agus Luqman
Satu Permohonan Uji Materi UU KPK Ditolak MK, Ini Penyebabnya
Permohonan yang diajukan pemohon tertulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 yang notabene merupakan perubahan UU Perkawinan.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto memimpin sidang uji formil revisi UU KPK di gedung MK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Foto: ANTARA/M Risyal H)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pro dan Kontra Perlihatkan Bukti Vaksinasi Sebelum Masuk Mal dan Pasar
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.Menteri PPPA Mayoritas Korban Perdagangan Orang adalah Perempuan
"Kementerian PPPA telah meluncurkan layanan contact center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 yang juga menyediakan layanan rujukan akhir penanganan korban kekerasan perempuan dan anak serta TPPO."Kementerian PPPA Kekerasan Anak Juga Terjadi di Panti Asuhan dan Asrama
Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan pengasuhan dari negara.FOMO Sapiens papuanlivesmatter dan Menyoal Aturan Makan 20 Menit
ICW Desak Hakim Vonis Eks Mensos Juliari Penjara Seumur Hidup
ICW meminta majelis hakim yang mengadili perkara dapat mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal.Kemenkes Varian Delta Menyebar di 24 Provinsi
Jejaring laboratorium yang dimiliki Kemenkes terus memantau pola sebaran varian di Indonesia.Klarifikasi Berita Mensos Risma Temukan Dugaan Pungli Bansos COVID-19
"Bukankah dana untuk KPM PKH itu justru disalurkan lewat ATM. Diambil sendiri oleh KPM di ATM. Jadi bagaimana mungkin ada pemotongan dana?" Tuntutan Hukuman Eks Mensos Terlalu Ringan ICW Minta Hakim Ambil Putusan Progresif
“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi."Varian Delta Plus Lebih Menular Kemenkes Minta Protokol Kesehatan Lebih Diperketat
"Yang pasti untuk mencegah varian semua kuncinya sama, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas harus dibatasi."Mensos Risma Temukan Ada Pungli Bansos COVID-19
"Sehingga sangat disayangkan dana bansos yang sedikit itu dikorupsi dan dampaknya luar biasanya terhadap warga."Varian Baru Delta Plus Sudah Ditemukan di Jambi
"Tapi tetap perlu diwaspadai karena lebih cepat menular, sulit didiagnosis oleh PCR."Mengaku Sudah Mampu Anggota DPR Tolak Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang
"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."Kontribusi UMKM terhadap Ekspor 14 Persen Lebih Rendah dari ASEAN
Secara keseluruhan UMKM tetap berperan penting pada perekonomian Indonesia.Veronica Koman Adili Aparat Pelaku Kekerasan di Merauke Lewat Peradilan Umum
Veronica menyebut, rasisme terhadap orang Papua itu sistemik dan institusional di tubuh aparat Indonesia.Polri Tetapkan 37 Tersangka Penimbun Obat dan Penjual Oksigen Palsu
Kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain.KBR Terpilih Jadi Peserta Program Asesmen Jurnalisme Investigasi Tingkat Asia
KBR menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang terpilih dalam program ini.Polisi Pukul Warga Papua di Nabire Penanganan Kasus Beda dengan TNI
Dalam kasus tindakan represif oleh dua anggota TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militer.Kematian COVID-19 Tinggi di RI Ini Masukan WHO
"Testing dan tracing itu kunci menurunkan angka kematian. Kalau semua dites, tidak under-test, jumlahnya cukup merepresentasikan populasi maka banyak orang sakit yang sudah ketahuan di hulu."Masyarakat Adat Jangan Tugaskan Aparat TNI yang Tidak Bisa Membangun Kasih ke Papua
"Harus ada pendidikan khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas."DPR Papua Kekerasan Aparat di Merauke Mirip Insiden George Floyd di Amerika
"Ditarik keluar saja tidak apa apa. Tapi dibawa sampai di pinggir jalan, direntangkan, terus kepalanya diinjak. Posisi ini beda tipis sekali dengan peristiwa terjadi di Amerika."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Melimpah Limbah Medis
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
