KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo merestui bekas gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos di perusahaan BUMN. Jokowi tak menjawab saat dikonfimasi kabar ia yang menyorongkan nama Ahok sebagai petinggi perusahaan BUMN.
Jokowi hanya menyebut, Ahok layak menjadi bos BUMN karena kinerjanya sudah teruji.
Jokowi masih merahasiakan posisi yang disiapkan Ahok, antara direksi atau komisaris perusahaan BUMN. Ia berkata, Ahok masih harus menjalani proses seleksi untuk menjadi bos perusahaan BUMN. Pada tahap akhir, nama Ahok juga akan melewati proses Tim Penilai Akhir di Istana Kepresidenan, untuk mendapat persetujuan Jokowi.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Ahok akan ditetapkan sebagai bos BUMN setelah melewati semua proses seleksi. Ia memperkirakan, penetapan akan berlangsung awal Desember 2019.
Erick menilai, Ahok bisa menjadi figur untuk mendobrak kinerja perusahaan BUMN. Namun, Erick tak berkomentar soal kabar Ahok bakal menempati jabatan di PT Pertamina (Persero).
Editor: Rony Sitanggang
"Dalam pengembangan perkara kemudian KPK masih menemukan sejumlah pemberian lain yang diduga diterima Bupati Bogor saat itu."
"Melalui perpanjangan ini, kami bersama aparat kepolisian dan TNI akan fokus pada penegakan aturan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat,"
"Saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli Zon. Inilah Indonesia." 
"Bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana?" 
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
