Pilkada 2020, Bawaslu Takut Program Pemerintah Diklaim Parpol

"Yang paling kami takutkan adalah 'abuse of power', penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 07 Nov 2019 19:17 WIB

Author

Adi Ahdiat

Pilkada 2020, Bawaslu Takut Program Pemerintah Diklaim Parpol

Bawaslu Desa Nambaan, Kediri, Jawa Timur, menggelar pertunjukan wayang kulit untuk sosialisasi Pilkada 2020, Senin (4/11/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah memetakan potensi konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020.

"Pemetaan masih kita proses, input data belum selesai, kita harapkan bulan Januari 2020 itu sudah terlihat potensi konflik mana yang paling besar," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, seperti dilansir Antara, Kamis (7/11/2019).

Menurut Rahmat, potensi konflik di Pilkada biasanya terkait dengan politik identitas, politik uang, atau netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi yang paling kami takutkan adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu," kata Rahmat.

Rahmat juga memperkirakan potensi konflik di Pilkada 2020 bisa meningkat dibanding periode sebelumnya, mengingat jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kali ini sangat banyak.

"Mencapai 270 daerah atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota," sebut Rahmat.


Pengamat Minta Bawaslu Waspada Terorisme

Di kesempatan terpisah, pengamat politik dari Indonesia Intelligence Institute (III) menyebut bahwa ada potensi ancaman terorisme di Pilkada 2020 mendatang.

"Kelompok teror itu tidak suka Pemilihan Umum, dalam konteks itu mengkhianati ideologi mereka. Jadi bukan tidak suka dengan satu kandidat tertentu, tetapi mereka tidak suka dengan sistemnya," kata Direktur III Ridlwan Habib, seperti dilansir Antara, Kamis (7/11/2019).

"Teroris itu bukan karena tidak suka para partai apa atau mendukung partai lain, tetapi Pilkada itu kan demokrasi, dan demokrasi itulah yang mereka serang," kata dia lagi.

Ridlwan menyarankan setiap pihak penyelenggara Pemilu agar siap mengantisipasi tindakan terorisme.

"Saya kira Bawaslu, KPU, termasuk pemerintah provinsi yang Pilkada-nya akan dilakukan 2020, mereka harus siap-siap kalau ada serangan teror," tuturnya. 

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Kelas Multikultural, Ruang Keberagaman dari Tanah Sunda

Kabar Baru Jam 7

Arab Saudi Hapus Aturan Pemisahan Gender di Restoran dan Kafe

Kabar Baru Jam 20