KBR, Jakarta - Kapolda Papua Paulus Waterpauw mengatakan sejumlah pejabat akan berkantor di Jayapura, Papua.
"Memang benar ada rencana ketiga pejabat tinggi akan berkantor di Jayapura hingga awal Desember. Saat ini berbagai persiapan sudah dilakukan," kata Paulus Waterpauw kepada Antara, Jumat (22/11/2019).
Menurut dia, ketiga pejabat itu adalah Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Tjahjono, dan Kapolri Idham Aziz.
Paulus mengungkapkan mereka akan berkantor di Jayapura mulai 26 November 2019 hingga awal Desember 2019.
Papua Relatif Aman
Menurut Kapolda Papua Paulus Waterpauw, saat ini masih ada beberapa wilayah Papua yang mendapat pengamanan khusus, terutama menjelang ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Desember.
Wilayah itu adalah Jayapura, Sentani, Wamena, dan Timika, serta sejumlah wilayah pegunungan.
Namun, ia menilai secara keseluruhan kondisi Papua relatif aman. Ia juga menyebut tak ada penambahan pasukan untuk mengawal para pejabat yang akan berkantor di Jayapura.
“Walaupun demikian, masyarakat diminta turut menjaga kamtibmas dengan tidak mudah mempercayai isu yang sengaja dilontarkan untuk mengganggu kamtibmas,” kata Paulus Waterpauw kepada Antara, Jumat (22/11/2019).
Editor: Agus Luqman
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.