KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan gaji PNS yang menempati Eselon III dan IV yang sebagian dihilangkan, tidak akan berubah.
Penghilangan eselon tersebut sesuai dengan tindaklanjut dari pesan Presiden Joko Widodo dan sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pejabat Eselon III dan IV yang melayani dan memegang kontrol satuan kerja, tidak akan dihilangkan.
Sedangkan, khusus yang tidak berfungsi di posisi itu, akan dipindahkan dalam bentuk jabatan fungsional pengganti eselon III dan IV.
"Eselon III dan IV kan merupakan fungsi yang melayani atau memegang satker (satuan kerja), itu tidak dihilangkan, karena itu tidak dimungkinkan dalam bentuk fungsional. Jadi ini sesuai juga dengan arahan dari Kemen PAN RB. Tidak seluruh eselon III dan IV hilang. Tapi yang memang dia memiliki fungsi pelayanan dan satker, dia masih akan dipertahankan. Gaji tidak berubah, tapi mungkin fasilitasnya. Presiden menyampaikan di pidatonya juga tidak akan mempengaruhi dari sisi penerimaan mereka," ucap Sri Mulyani seusai Acara Pelantikan Pejabat Baru di Lingkungan Kemenkeu, Jumat (29/11/2019).
Bekas pejabat Bank Dunia ini mengatakan, sebagian para eselon III dan IV yang telah dipindah mengisi jabatan administrasi dan fungsional, juga akan mendapat fasilitas yang sedikit berbeda.
Kendati demikian, Sri Mulyani enggan menjelaskan secara gamblang, perbedaan fasilitas itu. Ia pun berpesan terhadap seluruh pejabat baru administrasi dan fungsional, untuk tetap bertanggung jawab atas jabatannya dan berkomitmen mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
Baca juga:
-
Jokowi Ingin Ganti Eselon dengan Kecerdasan Buatan AI
-
Teknologi Digital, Mochtar Riady: Manfaatkan dalam Perdagangan dan Administrasi
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
