Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Istana: Presiden Tak Setuju!

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 12 Nov 2019 20:17 WIB

Author

Dian Kurniati

Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Istana: Presiden Tak Setuju!

Ilustrasi pilkada. (Foto: kpu.go.id)

KBR, Jakarta - Sekretariat Kepresidenan menyebut Presiden Joko Widodo tak menyetujui ide Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang ingin membuat sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris, dengan mengembalikan proses pemilihan di beberapa wilayah pada mekanisme di DPRD.

Saat ini, Indonesia menganut sistem pemilihan langsung untuk pemilihan kepala daerah.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, Presiden yakin pilkada langsung masih menjadi sistem pemilihan kepala daerah yang paling relevan, dan akan menciptakan kedekatan antara kepala daerah dengan masyarakat yang memilihnya.

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi, yaitu pemilihan langsung kepala daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi dan tentu juga pemilihan presiden. Karena itulah, dalam kenyataan yang harus diperjuangkan dalam demokrasi," katanya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/11/2019).

Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi juga menginginkan evaluasi teknis terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Presiden juga ingin menghapus praktik politik uang pada pilkada langsung, menekan biaya yang mahal dan menyelesaikan sengketa dengan cepat.

Fadjroel menambahkan, pemerintah juga akan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada agar semakin baik.

Sementara terkait perilaku korupsi oleh kepala daerah, Fadjroel menyebut akan diselesaikan secara hukum, dengan meningkatkan kontrol masyarakat.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor