KBR, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen meningkatkan pelayanannya bagi calon investor mulai tahun depan.
Salah satu wujudnya, BKPM akan menyediakan jemputan gratis di bandara.
“Misalnya ada investor dari Sulteng mau ke BKPM pusat, nanti dari daerah kabari yang di pusat. Nanti ada petugas yang jemput di airport, ditunjukkan hotelnya, kita antar gratis,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, seperti dilansir situs Sekretariat Kabinet RI, Senin (18/11/2019).
Baca Juga: Jokowi Suruh Menterinya Layani Investor dengan Baik
BKPM Bentuk Satgas Penjemput
Menurut Bahlil, strategi layanan penjemputan itu sudah terbukti efektif.
Bahlil mengklaim sudah pernah memberi layanan serupa untuk 53 orang investor dari Shandong, Tiongkok. Hasilnya, kini mereka sudah memastikan berinvestasi di Jawa Tengah senilai US$2 miliar atau sekitar Rp28,1 triliun.
“Yang ke Jawa Tengah itu (investor Tiongkok), turun pesawat terus dijemput, lalu ke Jateng ditemani. Kita mau pastikan, selama ini dianggapnya BKPM atau Indonesia tidak ramah investasi. Kita ubah itu,” kata Bahlil.
Bahlil pun menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menjalankan pelayanan ini mulai 1 Januari 2020.
Satgas tersebut disebutnya akan diisi oleh pejabat BKPM eselon III atau IV yang punya kompetensi mendampingi investor.
Editor: Agus Luqman
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."
Mengapa kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak ke Abu Dhabi? Jawabannya, No Fear.
Kementerian Perindustrian menyebut Industri Pengolahan menyumbang 75 persen dari total ekspor Indonesia. Tapi, upah pekerjanya di bawah rata-rata nasional.
Plt Ketua DKPP Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan sidang, paling lambat tujuh hari setelah diputuskan. 
"Ombudsman juga sudah turun untuk menghampiri, karena ini (Wyata Guna) masih dalam sengketa, ya jangan dulu lakukan tindakan-tindakan. Sudah diminta oleh Ombudsman seperti itu," kata Ketua FPPT.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Penderita TB reguler harus menjalani pengobatan selama enam bulan tanpa putus. Jika terhenti maka akan mengulangi dari awal, dan menjadi kebal. 