KBR, Jakarta - Pemerintah kembali menjanjikan penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk yang terjadi pada masa lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Pesiden Joko Widodo juga memberikan perhatian khusus untuk penuntasan semua kasus pelanggaran HAM.
Ia lantas berkata, masyarakat tak perlu membuat acara khusus untuk menagih pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut.
"Penyelesaian kasus pelanggaran HAM, yang sekarang jadi catatan kita dan catatan publik, secara garis besar dibagi dua. Pelanggaran HAM di masa lalu, dan pelanggaran HAM di masa sekarang yang sedang terjadi. Tentu ke depan itu tidak usah diagendakan suatu kegiatan tertentu, karena rutin agar tetap dilindungi, peningkatan hak asasi manusia," kata Mahfud di Kantor Presiden, Kamis (31/10/2019).
Baca juga:
- Prabowo Menhan, Kontras: Hambat Penuntasan Kasus HAM
- Indonesia Jadi Dewan HAM PBB Lagi, Padahal Banyak Kasus HAM Tidak Tuntas
Mahfud mengatakan, Jokowi telah memerintahkannya menempatkan isu penuntasan kasus pelanggaran HAM sebagai program pertama yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan.
Mahfud pun menjanjikan koordinasi yang baik pada semua kementerian/lembaga di bawah kementeriannya, agar kasus pelanggaran HAM segera tuntas.
Mahfud berkata, rapat terbatas dengan Jokowi juga menyepakati agar dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri, meningkatkan profesionalisme untuk menyelesaikan semua perkara hukum.
Ia memastikan tak akan ada petugas penegak hukum yang bermain curang, misalnya berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk penanganan suatu perkara.
Baca juga:
-
Meski Mahfud MD Masuk Kabinet, Penyelesaian Kasus HAM Tetap Berat
- Penyelesaian Kasus HAM Mandek, Mahfud Wacanakan UU KKR
Editor: Agus Luqman
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
