KBR, Jakarta- Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri enggan menanggapi kemungkinan rangkap jabatan dirinya sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri dan pimpinan KPK terpilih. Firli mengklaim dirinya akan fokus pada posisi barunya ketimbang jabatannya sebagai Ketua KPK terpilih periode 2019-2023.
Menurutnya, dirinya belum dilantik dan harus fokus pada jabatannya saat ini.
Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri mengatakan akan bekerja dengan baik sebagai Kabaharkam, sebelum menjadi Ketua KPK. Firli akan dilantik sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 pada Desember 2019.
Sementara itu Juru bicara Polri, Muhammad Iqbal berjanji kepolisian akan mengikuti mekanisme pengangkatan Firli sebagai Ketua KPK terpilih nantinya.
"Kita lihat nanti, kan ini kan barusan dilantik, jadi Kabarhakam. Biarkan pak Firli fokus melakukan upaya-upaya harkamtibnas, selaki kabaharkam, beliau konsolidasi. Nanti akan tiba waktunya, kalau sudah ada tanggalnya. Tentunya mekanisme yang berlaku akan ikuti," kata Muhammad Iqbal di Bareskrim Polri, Selasa (19/11/2019).
Editor: Rony Sitanggang
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."
Mengapa kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak ke Abu Dhabi? Jawabannya, No Fear.
Kementerian Perindustrian menyebut Industri Pengolahan menyumbang 75 persen dari total ekspor Indonesia. Tapi, upah pekerjanya di bawah rata-rata nasional.
Plt Ketua DKPP Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan sidang, paling lambat tujuh hari setelah diputuskan. 
"Ombudsman juga sudah turun untuk menghampiri, karena ini (Wyata Guna) masih dalam sengketa, ya jangan dulu lakukan tindakan-tindakan. Sudah diminta oleh Ombudsman seperti itu," kata Ketua FPPT.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Penderita TB reguler harus menjalani pengobatan selama enam bulan tanpa putus. Jika terhenti maka akan mengulangi dari awal, dan menjadi kebal. 