KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan enggan berkomentar soal polemik perpanjangan izin untuk Front Pembela Islam (FPI), setelah organisasi masyarakat tersebut mengantongi rekomendasi dari Menteri Agama Fachrul Razi.
Juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan, urusan perpanjangan izin FPI kini tengah ditangani Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Fadjroel juga tak merespons anggapan publik di media sosial yang menyebut Jokowi mulai takut dan melunak pada FPI.
"Karena mereka Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, adalah pembantu presiden, semua hal bersifat teknis akan diserahkan kepada mereka," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2019).
"Sikap Jokowi terhadap FPI bagaimana?" tanya wartawan.
"Dipisahkan, pembantu presiden adalah Pak Mahfud MD Menko Polhukam, dan Mendagri Pak Tito Karnavian, kepada beliau lah yang bersifat teknis untuk disampaikan. Tapi Pak Jokowi ke atas, yaitu menegakkan hukum setegak-tegaknya."
Fadjroel mengatakan, polemik perpanjangan izin FPI juga akan diselesaikan oleh Mahfud dan Tito. Jokowi, menurut Fadjroel, hanya berpesan pada Mahfud dan Tito agar penerbitan izin untuk FPI sesuai dengan hukum yang berlaku.
Izin berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas FPI telah berakhir pada 20 Juni 2019. Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran Ormas, yang memberikan tujuh syarat dan enam syarat lampiran sebelum memberikan perpanjangan izin untuk FPI.
Syarat tersebut yakni menyerahkan akta pendirian dari notaris, dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dokumen program kerja, serta susunan pengurus, surat keterangan domisili sekretariat, nomor pokok wajib pajak, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, serta surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
Selain itu, ada syarat melampirkan formulir isian data ormas dan surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, serta surat pernyataan nama, lambang, bendera, atau atribut lain milik mereka tidak melanggar hak cipta dan bukan merupakan milik pemerintah.
Adapun FPI sebagai ormas keagamaan, juga disyaratkan mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag).
Editor: Agus Luqman
Istana Dianggap Melunak pada FPI? Ini Jawaban Istana
Jokowi, menurut Fadjroel, hanya berpesan pada Mahfud dan Tito agar penerbitan izin untuk FPI sesuai dengan hukum yang berlaku.

Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. (Foto: setpres.setneg.go.id/Domain Publik)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik,"
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Vaksin Nusantara Didukung Pemerintah Diragukan Epidemiolog
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Antara Antusias dan Takut
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Pandemi Terima 60 Ribu Dosis Pemrov Jakarta Siap Vaksinasi Covid untuk Lansia
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
KPCPEN Pastikan Vaksin Mandiri Tak Tumpang Tindih
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
Tunggu Pedoman Kadin 5700 Perusahaan Siap Gelar Vaksinasi Mandiri
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
Pandemi Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi."
Kebijakan Kemenaker Terkait Upah Ini Kata Pengusaha
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas Minta Pemda Tetapkan Standar Pembuangan Sampah Medis
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Terus Menginspirasi
Peran Wadah UMKM di Masa Pandemi
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Sampah Sungai Bekasi Ditangani Perahu Pembersih dari Jerman