KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan enggan berkomentar soal polemik perpanjangan izin untuk Front Pembela Islam (FPI), setelah organisasi masyarakat tersebut mengantongi rekomendasi dari Menteri Agama Fachrul Razi.
Juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan, urusan perpanjangan izin FPI kini tengah ditangani Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Fadjroel juga tak merespons anggapan publik di media sosial yang menyebut Jokowi mulai takut dan melunak pada FPI.
"Karena mereka Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, adalah pembantu presiden, semua hal bersifat teknis akan diserahkan kepada mereka," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2019).
"Sikap Jokowi terhadap FPI bagaimana?" tanya wartawan.
"Dipisahkan, pembantu presiden adalah Pak Mahfud MD Menko Polhukam, dan Mendagri Pak Tito Karnavian, kepada beliau lah yang bersifat teknis untuk disampaikan. Tapi Pak Jokowi ke atas, yaitu menegakkan hukum setegak-tegaknya."
Fadjroel mengatakan, polemik perpanjangan izin FPI juga akan diselesaikan oleh Mahfud dan Tito. Jokowi, menurut Fadjroel, hanya berpesan pada Mahfud dan Tito agar penerbitan izin untuk FPI sesuai dengan hukum yang berlaku.
Izin berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas FPI telah berakhir pada 20 Juni 2019. Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran Ormas, yang memberikan tujuh syarat dan enam syarat lampiran sebelum memberikan perpanjangan izin untuk FPI.
Syarat tersebut yakni menyerahkan akta pendirian dari notaris, dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dokumen program kerja, serta susunan pengurus, surat keterangan domisili sekretariat, nomor pokok wajib pajak, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, serta surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
Selain itu, ada syarat melampirkan formulir isian data ormas dan surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, serta surat pernyataan nama, lambang, bendera, atau atribut lain milik mereka tidak melanggar hak cipta dan bukan merupakan milik pemerintah.
Adapun FPI sebagai ormas keagamaan, juga disyaratkan mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag).
Editor: Agus Luqman
Istana Dianggap Melunak pada FPI? Ini Jawaban Istana
Jokowi, menurut Fadjroel, hanya berpesan pada Mahfud dan Tito agar penerbitan izin untuk FPI sesuai dengan hukum yang berlaku.
Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. (Foto: setpres.setneg.go.id/Domain Publik)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Gelar Sarjana Tertunda Aktivis Papua Akan Lanjutkan Kuliah Usai Keluar Penjara
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.Puluhan Ibu Hamil di Jatim Positif Covid
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"Hakim Tipikor Vonis Eks-Menpora 7 tahun Penjara
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Buat Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Percepatan Pencairan Pembayaran Layanan Kesehatan
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"Marah Jokowi Ancam Ganti Menteri dan Bubarkan Lembaga
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"Covid-19 Berdampak Baik terhadap Ekosistem Laut
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"Enam Bulan Firli Menjabat Ketua KPK Kepercayaan Publik Turun ICW Beri Rapor Merah
"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"Diadukan karena Naik Helikopter Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan MAKI
"Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu,"Cegah Iklan Rokok Pengaruhi Generasi Muda
Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) tahun 2017 merinci 46 persen remaja mulai merokok karena terpengaruh iklan rokokDPR Persoalkan Data Penerima Bansos Ini Jawaban Menteri Sosial
"Kita hilangkan, kita hapus yang ada di DTKS yang ternyata di lapangan sudah tidak layak lagi."Raker dengan Mensos DPR Persoalkan Bansos Tidak Tepat Sasaran
"Bisa saja tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi masalah,"Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 Apindo Realistis Saja
"Daripada tinggi-tinggi tidak tercapai, kan tidak bagus juga," Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 Indef Ambisius
"Belum lagi, yang saya lihat ekonomi real di masyarakat berat sekali. Bebannya berat dari sisi katakanlah meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tentu saja kesenjangan"Perpu Covid Ini Alasan MK tolak Gugatan Uji Materi
"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," Pengiriman Jamaah Haji 2020 Batal Kemenag Dana Aman
"Menjamin bahwa dana haji itu aman dikelola secara syar'i dan profesional oleh BPKH bukan Kemenag. Khusus yang jamaah gagal berangkat, boleh juga diambil." Kemarau Jokowi Ingatkan Waspada Karhutla
“Dari BMKG saya mendapatkan laporan bahwa 17 persen wilayah kita ini mengawali musim kemarau di bulan April. 38 persen memasuki musim kemarau di bulan Mei. 27 persen masuk awal Musim kemarau di bulan"Rapat Hampir 10 Jam Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021
"Dengan demikian, kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan 3. Setuju? (Setuju)."Pandemi Covid Pemerintah Siapkan Produksi Massal Alat Tes PCR
"Biofarma sudah bisa memproduksi 50.000 per minggu, kalau itu bisa dilipat gandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. "
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Stephanie: Mengubah Stigma Menjadi Empati
