KBR, Jakarta - Anggota DPR Komisi Kesehatan Saleh Daulay menyebut ada masalah pada data peserta BPJS Kesehatan.
"Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah ditemukan sebanyak 27,4 juta data ganda kepesertaan," ungkap Saleh di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Menurut Saleh, data ganda itu bisa saja menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan.
"Ada yang data NIK-nya 2 sampai 3 persis sama. Kalau ini kita kaitkan dengan kepesertaan PBI yang digratiskan pemerintah, sekarang itu 27,4 juta datanya ganda, dan konsekuensinya nanti pemerintah akan membayar 2-3 kali dana kapitasi," kata Saleh.
"Kalau 27,4 itu ganda, bayangkan berapa yang bisa kita hemat. Kami DPR mendesak (data) itu diperbaiki," lanjutnya.
Selain soal data ganda, Saleh juga menyebut ada masalah dalam proses pendaftaran masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Ada orang yang semestinya masuk PBI, tapi nggak masuk. Ada yang harusnya nggak terima, tapi masuk. Banyak sekali yang protes datang ke kepala desa, camat, bupati, 'kenapa saya nggak masuk, padahal semua orang di desa tahu saya nggak mampu',” tutur Saleh.
Ia pun meminta pemerintah agar memperbaiki problem-problem tersebut. “Jangan sampai (iuran) sudah dinaikkan, masyarakat susah terima, tapi tidak selesaikan masalah,” pungkasnya.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
