Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN

"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 12 Nov 2019 15:50 WIB

Author

Adi Ahdiat

Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN

Ilustrasi: Aparatur sipil negara. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia meluncurkan portal bernama aduanASN.id pada Selasa (12/11/2019).

Portal tersebut bisa digunakan masyarakat untuk mengadukan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga bersikap intoleran, berpaham radikal, atau anti-Pancasila.

"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami," ujar Sekjen Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan di situs resminya, Selasa (12/11/2019).

Peluncuran portal aduanASN.id ini dibarengi dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN oleh 10 kementerian/lembaga, yakni:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  6. Badan Intelijen Negara
  7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  9. Badan Kepegawaian Negara
  10. Komisi Aparatur Sipil Negara


Kriteria ASN yang Bisa Diadukan 

Portal aduanASN.id menerima laporan tentang individu atau sekelompok ASN yang diduga intoleran, berideologi anti-Pancasila, anti-NKRI, berpaham radikal, dan sejenisnya.

Secara lebih terperinci, kriteria ASN yang bisa dilaporkan adalah:

  • ASN yang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  • ASN yang menyampaikan pendapat dalam berbagai format yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;
  • ASN yang menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya);
  • ASN yang menyebarluaskan pemberitaan menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
  • ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  • ASN yang ikut serta dalam kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  • ASN yang menyatakan tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju terhadap pendapat intoleran, radikalisme, anti-Pancasila, atau anti-NKRI dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial;
  • ASN yang menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  • ASN yang melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Pelaporan ini bisa dilakukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di aduanASN.id.

Pelaporan juga harus disertai bukti berupa link URL atau screenshot pernyataan ASN yang memenuhi kriteria di atas, disertai dengan alasan pelapor.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor