KBR, Jakarta - Delegasi Asosiasi Jepang-Indonesia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Delegasi itu dipimpin bekas Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo.
Dalam pertemuan tersebut, Fukuda menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah banjir di berbagai wilayah di Indonesia, terutama DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tawaran tersebut dikatakan Fukuda mewakili perusahaan konstruksi Taisei Corporation Jepang, yang telah berpengalaman mengatasi banjir.
"Berdasarkan data Taisei punya pengalaman juga mengerjakan pengembangan kota-kota. Terkait dengan penanganan bencana banjir mereka menawarkan untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk penanganan banjir di kota Jakarta," kata Airlangga di Kantor Presiden, Rabu (20/11/2019).
Airlangga menyebut, Jokowi merespons baik tawaran dari Taisei tersebut. Namun, Airlangga belum bisa menjelaskan bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.
Adapun Taisei, telah membuka kantor di Indonesia selama 60 tahun, termasuk mendirikan Hotel Indonesia.
Dalam pertemuan dengan delegasi Jepang, Jokowi juga menawarkan kerja sama pada beberapa sektor usaha, seperti agro, teknologi, dan pariwisata Indonesia.
Jokowi juga menyinggung rencana pembentukan omnibus law dan pemangkasan birokrasi untuk menyelesaikan persoalan investasi di Indonesia, agar semakin memudahkan investor.
Editor: Agus Luqman
Bertemu Jokowi, Delegasi Jepang Tawarkan Bantuan Atasi Banjir Jakarta
Delegasi Asosiasi Jepang-Indonesia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Delegasi itu dipimpin bekas Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo.
Petugas Suku Dinas SDA Jakarta Selatan memperbaiki turap di Kali Cabang Tengah, Jagakarsa, Senin (4/11/2019), jelang musim hujan. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Komnas HAM: Apa Kejaksaan Agung Mau SP3 Kasus Semanggi I-II?
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."Tiga Tokoh Global Jadi Dewan Pengarah Pembuatan Ibu Kota Baru
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. Jokowi: Matangkan Persiapan Piala Dunia FIFA U-20
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. Nadiem: Reformasi Pendidikan Tak Cukup 5 Tahun, Mohon Maaf
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.Merasa Dipojokkan Media, PDIP Mengadu ke Dewan Pers
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." Dianggap Buang-Buang Anggaran, Advokat Minta MK Hapus Jabatan Wakil Menteri
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.Aktivis Gender: RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual Harus Dikritisi Publik
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual Masuk Prolegnas, DPR: Itu Penting
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.Mangkir Pemeriksaan Kasus Suap, KPK Panggil Ulang Zulkifli Hasan
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"Kantornya Mau Digeledah KPK, PDIP Mengadu ke Dewan Pengawas
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, YLKI Minta Perketat Pengawasan
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"10 Juta Rumah Keluarga Mampu Ikut Nikmati Subsidi Gas Elpiji
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.13 Tahun Aksi Kamisan, Aktivis: Kegiatan Makin Dipersulit
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."Strategi Genjot Wisman, Luhut Akui Contek Abu Dhabi
Mengapa kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak ke Abu Dhabi? Jawabannya, No Fear.Industri Pengolahan Jadi Andalan Ekspor, Tapi Upah Pekerjanya di Bawah Rata-Rata
Kementerian Perindustrian menyebut Industri Pengolahan menyumbang 75 persen dari total ekspor Indonesia. Tapi, upah pekerjanya di bawah rata-rata nasional.DKPP Pecat Wahyu Setiawan
Plt Ketua DKPP Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan sidang, paling lambat tujuh hari setelah diputuskan. Pemerintah Kosongkan Paksa Panti Wyata Guna, Forum Tunanetra: Ini Masih Sengketa
"Ombudsman juga sudah turun untuk menghampiri, karena ini (Wyata Guna) masih dalam sengketa, ya jangan dulu lakukan tindakan-tindakan. Sudah diminta oleh Ombudsman seperti itu," kata Ketua FPPT.PM Singapura Minta Indonesia Sederhanakan Aturan Pajak dan Tenaga Kerja
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.Di Indonesia, 300 Penderita TBC Meninggal Tiap Hari
Penderita TB reguler harus menjalani pengobatan selama enam bulan tanpa putus. Jika terhenti maka akan mengulangi dari awal, dan menjadi kebal.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat