Bappenas Usul Ibu Kota Baru Dipimpin Manajer, Bukan Kepala Daerah

"Jadi tidak ada pilkada di sana. Kalau ada pilkada di luar dari 6 ribu (hektare) atau di luar 40 ribu (hektare), itu pertanyaan juga. Itu harus dibahas apa untung ruginya."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 29 Nov 2019 18:53 WIB

Author

Wahyu Setiawan, Adi Ahdiat

Bappenas Usul Ibu Kota Baru Dipimpin Manajer, Bukan Kepala Daerah

Suharso Monoarfa berkunjung ke Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum dilantik menjadi Kepala Bappenas 2019-2024, Selasa (22/10/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan agar ibu kota baru dipimpin oleh 'manajer kota', bukan kepala daerah.

Suharso mengusulkan manajer kota nantinya akan menjadi pemimpin di area terbatas. Menurut dia, manajer kota diperlukan agar area terbatas itu tidak terikat dengan otonomi daerah.

"Kan ada 250 ribu (hektare), 40 ribu (hektare) itu wilayah ibu kota atau government area. Kemudian 6 ribu (hektare) itu restricted area. Sekarang kita mau menanyakan, yang mana yang menjadi kota pemerintahan yang kita bebaskan dari posisi otonomi daerah, otonomi pemerintahan?" tutur Suharso, Jumat (29/11/2019).

"Jadi pemerintahan otonominya mungkin di luar 40 ribu (hektare), ataukah hanya di luar 6 ribu (hektare)? Itu harus kita bahas juga," lanjut dia. 


Tidak Ada Pilkada di Ibukota Baru?

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun melempar wacana bakal meniadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota baru.

"Jadi tidak ada pilkada di sana. Kalau ada pilkada di luar dari 6 ribu (hektare) atau di luar 40 ribu (hektare), itu pertanyaan juga. Itu harus dibahas apa untung ruginya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin di luar 40 ribu (hektare) itulah boleh ada pilkada. Karena 40 ribu itu menjadi government area," sambungnya.

"Khusus untuk manajer kota, nanti bisa (ditentukan) melalui mekanisme penunjukkan dari Menteri Dalam Negeri," katanya lagi. 

Namun, Suharso menegaskan semua rencana itu masih dalam proses kajian. Pihaknya masih menyiapkan sejumlah aturan untuk menunjang pemindahan ibu kota.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme