KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dengan mengatasnamakan deradikalisasi.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Habsara menilai SKB Radikalime ASN itu juga melanggar prinsip HAM. Menurut Beka, penerapan SKB itu akan membungkam dan membatasi kebebasan berekspresi ASN.
"Ada beberapa hal yang harus dipahami atau harus benar-benar jadi acuan. Misalnya begini, apa menjadi faktor like and dislike. Kemudian secara serampangan mengkategorikan ASN itu radikal atau tidak. Terus kemudian, proses reward and punishment-nya menjadi sembarangan. Tidak didasarkan pada satu mekanisme baku yang memang menjamin bahwa ASN tersebut bisa memberikan masukan atau kritikan kepada atasannya atau kepada sistem secara keseluruhan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada KBR, Jumat (29/11/2019).
Baca juga:
-
Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN
-
ASN Terpapar Konten Ekstrim? Laporkan ke Sini
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta pemerintah memberikan kejelasan mekanisme, petunjuk teknis dan definisi terkait radikalime di ASN.
Beka mendesak pemerintah menjamin hak asasi manusia pada implementasi SKB Radikalime ASN. Namun hingga saat ini, belum ada koordinasi terkait SKB ini.
Beka mengungkapkan, Komnas HAM akan memonitor implementasi SKB kedepannya. Menurutnya, Komnas HAM membuka loket pengaduan bagi ASN terkait dengan kemungkinan pelanggaran HAM di penerapan SKB Radikalime ASN.
Baca juga:
-
Menkominfo: Portal ASN untuk Cegah Radikalisme, Bukan Bungkam ASN
-
PNS Berpaham Terorisme, Ini Kata MenPAN-RB
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
