KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap akan mendorong para dokter spesialis untuk bertugas di daerah pelosok. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.
Perpres itu merupakan beleid yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan dokter spesialis bertugas hingga ke penjuru Nusantara.
Terawan menyebut, pemerintah telah membuat Perpres pengganti yang berisi program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
Ia mengklaim pemerintah tidak akan memaksa dokter spesialis bertugas di daerah pelosok, namun bakal memberikan 'iming-iming' agar dokter spesialis berminat.
"Tapi kan rohnya itu kita tetap harus melayani. Jadi harus dibuat program lain yang isinya tidak memaksa namun bisa mendorong dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah. (Nama programnya) Pendayagunaan Dokter Spesialis. Nanti ada hal-hal yang membuat beliau-beliau para dokter spesialis akan tertarik. Isinya detail nanti bisa dibaca di program Pendayaagunaan Dokter Spesialis," kata Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019) malam.
Dilihat dari isi Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tersebut, memang ada sejumlah 'iming-iming' yang ditawarkan pemerintah jika dokter spesialis mau ditempatkan di daerah pelosok.
Iming-iming mulai dari bantuan pendanaan pendidikan untuk pendidikan profesi program dokter spesialis, fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas, tunjangan dari menteri, tunjangan dari rumah sakit penempatan, gaji pokok, hingga intensif yang bersumber dari APBD.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri (kandungan/kehamilan) dan ginekologi (reproduksi), spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.
Kata Terawan, pemerintah ingin fokus mengurangi angka kematian ibu dan anak di daerah.
Sebelumnya, MA menganulir kebijakan Jokowi dengan mengeluarkan putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018.
MA beralasan, wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. (why)
Editor: Agus Luqman
'Iming-iming' Menkes Bujuk Dokter Spesialis agar Mau Bertugas di Pelosok
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri dan ginekologi, spesialis anak, bedah, penyakit dalam hingga anestesi.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (baju putih) saat raker di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kontradiktif Lulusan Terbaik Seleksi Jabatan KPK Tapi Tidak Lolos TWK
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."Amnesty TWK Pegawai KPK Tak Sejalan dengan Perspektif Demokrasi
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" INDEF THR Tak Signifikan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," Kasus Dugaan Suap Penyidik KPK Periksa Wakil Ketua DPR
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.Ekonom Sebut Ancaman Pembekuan Anggaran Daerah Tak Efektif Mengapa
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Masyarakat Keluhkan Sulitnya Mengakses RUU KUHP
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.Rp182 Triliun Dana Daerah Mengendap di Bank KPPOD Beri Sanksi Tegas
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."Pemerintah Larang Mudik Lokal Kecuali
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."Mutasi Virus Berpotensi Turunkan Akurasi Tes COVID-19
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."Kemenkes 59 Pelaku Perjalanan dari India Positif Covid-19
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"100 Hari Kerja Kapolri Sigit Kontras Tidak Ada Perubahan
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadiKominfo Bersih-Bersih Ruang Digital dari Hoaks Hasilnya
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.Tak Perlu Izin Dewas KPK Akan Sesuaikan Mekanisme Penyadapan
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.Kapolri Luncurkan Aplikasi Binmas Online Apa Itu
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.Kemenkop UKM Nominal Bantuan Pelaku Usaha Mikro Turun
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Busyro Upaya Penyingkiran Sistematis
"Dari kita menyimak info di medsos yang berkembang itu, beberapa pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan tes TWK, kan aneh-aneh sekali."Triwulan I-2021 Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Menurun
Konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Sementara investasi juga turun tipis, minus 0,23 persen.75 Pegawai KPK Terancam Dipecat Koalisi Antikorupsi Sebut Pimpinan KPK Lampaui Kewenangan
Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK tidak diatur dalam UU KPK, maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.Halau Pemudik Titik Penyekatan Mudik Terbanyak di Jabar
Titik penyekatan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat kemudian Jawa Tengah. Kemudian (penyekatan) mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nekat Mudik Satgas Waspada Kasus dan Angka Kematian Meningkat
" Akibatnya, mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Bagirata, Solidaritas bagi Pekerja Terdampak Pandemi
Kabar Baru Jam 7
Giri Suprapdiono soal Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK
Kabar Baru Jam 7
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua
