KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap akan mendorong para dokter spesialis untuk bertugas di daerah pelosok. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.
Perpres itu merupakan beleid yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan dokter spesialis bertugas hingga ke penjuru Nusantara.
Terawan menyebut, pemerintah telah membuat Perpres pengganti yang berisi program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
Ia mengklaim pemerintah tidak akan memaksa dokter spesialis bertugas di daerah pelosok, namun bakal memberikan 'iming-iming' agar dokter spesialis berminat.
"Tapi kan rohnya itu kita tetap harus melayani. Jadi harus dibuat program lain yang isinya tidak memaksa namun bisa mendorong dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah. (Nama programnya) Pendayagunaan Dokter Spesialis. Nanti ada hal-hal yang membuat beliau-beliau para dokter spesialis akan tertarik. Isinya detail nanti bisa dibaca di program Pendayaagunaan Dokter Spesialis," kata Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019) malam.
Dilihat dari isi Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tersebut, memang ada sejumlah 'iming-iming' yang ditawarkan pemerintah jika dokter spesialis mau ditempatkan di daerah pelosok.
Iming-iming mulai dari bantuan pendanaan pendidikan untuk pendidikan profesi program dokter spesialis, fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas, tunjangan dari menteri, tunjangan dari rumah sakit penempatan, gaji pokok, hingga intensif yang bersumber dari APBD.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri (kandungan/kehamilan) dan ginekologi (reproduksi), spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.
Kata Terawan, pemerintah ingin fokus mengurangi angka kematian ibu dan anak di daerah.
Sebelumnya, MA menganulir kebijakan Jokowi dengan mengeluarkan putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018.
MA beralasan, wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. (why)
Editor: Agus Luqman
'Iming-iming' Menkes Bujuk Dokter Spesialis agar Mau Bertugas di Pelosok
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri dan ginekologi, spesialis anak, bedah, penyakit dalam hingga anestesi.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (baju putih) saat raker di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
BLT Pekerja Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Rembang Pantau Medsos Terkait Netralitas ASN
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“Ketika Cyberbullying Mengintai Anak Muda
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.Agar Merata Pemerintah Akan Permudah Syarat Pekerja Swasta Mendapat BLT
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."KPK Sebagian Besar Pendanaan Pilkada dari Sponsor Netralitas ASN Sulit Diterapkan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.Polisi Ancam Jemput Paksa Anita Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebutPenerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.Serapan Anggaran Negara Rendah FITRA Ada Masalah di Mekanisme Pengadaan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."MA Tolak PK Kasus Syafruddin Ini yang Dilakukan KPK
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Anita Minta Perlindungan ke LPSK
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"Anita Pengacara Djoko Tjandra Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Sebabnya
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Kasus Djoko Tjandra Jerat Aparatur Imigrasi dan Kejaksaan Maki Desak Gunakan UU Tipikor
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."Kasus Djoko Tjandra Komjak Besok Periksa Jaksa Pinangki
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"Kasus Suap KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."Kompolnas Tanggapi Isu Calon Kapolri di Balik Kasus Djoko Tjandra
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.Besok Bareskrim Periksa Pengacara Djoko Tjandra sebagai Tersangka
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.Podcast Dear Dearest Yang Old School Jadi The New Cool
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada
