KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap akan mendorong para dokter spesialis untuk bertugas di daerah pelosok. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.
Perpres itu merupakan beleid yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan dokter spesialis bertugas hingga ke penjuru Nusantara.
Terawan menyebut, pemerintah telah membuat Perpres pengganti yang berisi program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
Ia mengklaim pemerintah tidak akan memaksa dokter spesialis bertugas di daerah pelosok, namun bakal memberikan 'iming-iming' agar dokter spesialis berminat.
"Tapi kan rohnya itu kita tetap harus melayani. Jadi harus dibuat program lain yang isinya tidak memaksa namun bisa mendorong dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah. (Nama programnya) Pendayagunaan Dokter Spesialis. Nanti ada hal-hal yang membuat beliau-beliau para dokter spesialis akan tertarik. Isinya detail nanti bisa dibaca di program Pendayaagunaan Dokter Spesialis," kata Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019) malam.
Dilihat dari isi Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tersebut, memang ada sejumlah 'iming-iming' yang ditawarkan pemerintah jika dokter spesialis mau ditempatkan di daerah pelosok.
Iming-iming mulai dari bantuan pendanaan pendidikan untuk pendidikan profesi program dokter spesialis, fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas, tunjangan dari menteri, tunjangan dari rumah sakit penempatan, gaji pokok, hingga intensif yang bersumber dari APBD.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri (kandungan/kehamilan) dan ginekologi (reproduksi), spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.
Kata Terawan, pemerintah ingin fokus mengurangi angka kematian ibu dan anak di daerah.
Sebelumnya, MA menganulir kebijakan Jokowi dengan mengeluarkan putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018.
MA beralasan, wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. (why)
Editor: Agus Luqman
'Iming-iming' Menkes Bujuk Dokter Spesialis agar Mau Bertugas di Pelosok
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dokter spesialis di bidang obstetri dan ginekologi, spesialis anak, bedah, penyakit dalam hingga anestesi.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (baju putih) saat raker di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
KPK Periksa Donny dalam Kasus Suap PAW DPR
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.DPR: PT Chevron Cemari Puluhan Ribu Hektare Tanah Riau
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”KPK Minta Polisi Bantu Tangkap Politikus PDIP Harun Masiku
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."Jatam: RUU Omnibus Law Bisa Pupus Perjuangan Pegiat Lingkungan
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."Gegabah, Bila Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Romy Pikir-Pikir
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."Indonesia Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Awetkan Makanan Ekspor
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."LBH Surabaya Bantah Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."PSHK: Prolegnas 2020 Bermasalah, Draf RUU Harus Bisa Diakses Publik
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."4 Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.Komnas HAM: Apa Kejaksaan Agung Mau SP3 Kasus Semanggi I-II?
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."Tiga Tokoh Global Jadi Dewan Pengarah Pembuatan Ibu Kota Baru
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. Jokowi: Matangkan Persiapan Piala Dunia FIFA U-20
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. Nadiem: Reformasi Pendidikan Tak Cukup 5 Tahun, Mohon Maaf
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.Merasa Dipojokkan Media, PDIP Mengadu ke Dewan Pers
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." Dianggap Buang-Buang Anggaran, Advokat Minta MK Hapus Jabatan Wakil Menteri
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 17
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diduga Diskriminasi Hak Buruh Perempuan
Sudahkah Nasabah Asuransi Terjamin?
Aji: Waspada Tapi Jangan Bunuh Ular
Kabar Baru Jam 15