BERITA

Sangsi 19 Persen PNS Anti-Pancasila, Menpan Klaim Punya Data Sendiri

"Menteri PAN-RB Syafruddin mengklaim, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun data sendiri."

KBR, Bogor - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyangsikan hasil survei Alvara Research soal PNS anti-Pancasila. Lembaga Alvara menyebut 19,4 persen PNS memilih sistem khilafah dibandingkan demokrasi.

Survei di enam kota antara lain Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya tersebut dilakukan sejak September hingga Oktober 2017. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang berasal dari kalangan PNS, swasta dan profesional serta, pegawai BUMN. 

Syafruddin tak ingin bertolok pada data tersebut. Ia mengklaim, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun data sendiri.

"Itu lembaga survei. Tapi BKN kan punya data sendiri. Jangan selalu, anu, lembaga survei. BKN punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kementerian PAN-RB akan mengevaluasi itu," ujar Syafruddin di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018).

Namun begitu Syafruddin menyatakan akan mengevaluasi kondisi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negri. Pasalnya, 80 persen PNS berada di naungan Kemendagri.

Syafruddin pun mengklaim, tim dari BKN berproses melakukan survei internal. Dia akan menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi di masing-masing instansi. Hasilnya, akan dijadikan patokan untuk menyusun etika kelembagaan.

"Jangan telalu gamang. Kita boleh percaya itu, tapi jangan terlalu yakin. Karena itu lembaga luar."



Editor: Nurika Manan

• CPNS
• AntiPancasila
• Syafruddin
• Kementerian PAN-RB