Share This

Penyelenggara Klaim Peringatan Maulid di Monas Tak Singgung Soal Politik

"Ini tidak membicarakan politik. Disini kami membahas kemuliaan - kemuliaan Nabi"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 20 Nov 2018 15:23 WIB

Author

Astri Septiani

Penyelenggara Klaim Peringatan Maulid di Monas Tak Singgung Soal Politik

Ribuan umat muslim berdoa saat menghadiri Tabligh Akbar Majelis Rasulullah dalam peringatan Maulid Muhammad SAW 1440 H di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (20/11). (Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso)

KBR, Jakarta - Penyelenggara peringatan Maulid Nabi yang digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat mengklaim tak ada muatan politik dalam kegiatan tersebut, Selasa (20/11/2018).

Kordinator Media dari Majelis Rasulullah sekaligus panitia penyelenggara, Deni Hardiansyah mengatakan acara ini murni digelar untuk menciptakan perdamaian antar-pemuda serta membahas kemuliaan Nabi Muhammad.

"Tujuan dan niat kami untuk diadakan mejelis ini yang pertama untuk menciptakan perdamaian para pemuda dan di majelis ini murni tidak membicarakan politik. Di sini kami membahas kemuliaan-kemuliaan Nabi, sifat Nabi yang menjadi suri tauladan kita, panutan kita," kata Deni di kawasan Monas, Selasa 20/11/2018).

Deni memperkirakan ada 30.000 ribu orang yang hadir untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi. Mereka datang dari berbagai daerah di Jakarta hingga berbagai daerah di Indonesia.

"Acara ini sudah kami publikasikan jauh hari melalui media dan juga spanduk-spanduk."

Tak hanya warga biasa, acara ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Gubernur Anies juga turut menyampaikan sambutan dalam acara ini.

Editor: Friska Kalia 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.