KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan besaran premi BPJS Kesehatan akan dievaluasi tahun depan.
Menurut Kalla, besaran premi BPJS Kesehatan terlalu kecil dibandingkan pelayanan yang diberikan. Ini yang diklaim mengakibatkan keuangan layanan asuransi itu terus-menerus defisit.
"Bagaimanapun, siapapun yang memimpin BPJS Kesehatan tidak mungkin tidak defisit kalau dalam keadaan sekarang. Preminya terlalu murah dibanding dengan service-nya, layanannya," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Ia melihat masalah defisit BPJS Kesehatan bukan disebabkan kualitas manajemen melainkan keseimbangan antara premi dan layanan yang diberikan.
Namun, evaluasi itu menurut dia akan ditunda hingga pelaksanaan pemilu selesai. Alasannya, agar evaluasi premi tidak menimbulkan kegaduhan di tahun politik.
Pemerintah juga akan meninjau ulang sejauh mana pelayanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS. Kata Kalla, pemerintah berupaya mencegah BPJS Kesehatan pailit.
"Jangan sampai layanannya tidak terbatas. Kalau tidak tebatas nanti apa yang terjadi di Yunani, seperti itu."
Baca juga:
- Jokowi: Presiden Sampai Urus Utang BPJS Itu Kebangetan
- Pemerintah Kucurkan Rp1,3 Triliun Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan
Editor: Nurika Manan
Sebelumnya Ombudsman RI Jakarta menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pengeluaran dan pengawalan terhadap terpidana suap PLTU Riau-1 Idrus Marham saat izin berobat di Rumah Sakit 
"Rata-rata mengalami kerugian yang luar biasa. Ini akibat masuknya garam impor"
"Mulai dari Tegaldelomi ada masjid yang retak, ada atapnya yang roboh. Teras masjid yaitu masjid Nurul Iman Dusun Rajegwesi itu terasnya belum ambruk tapi sudah mau ambruk,” 
"Saya baru dapat info dari Deputi Perundang-undangan Sekneg, sudah dikirim Presiden ke DPR. kita menunggu pertimbangan DPR."
"Aceh setelah bertahun-tahun dengan upaya-upaya kekerasan dilakukan, tapi akhirnya bisa selesai dengan cara-cara damai. Dan salah satu tokoh dibalik perdamaian itu adalah Jusuf Kalla."
"Akses ke daerah masih jadi masalah yang belum kita selesaikan. Seringkali sulit mencapai fasilitas kesehatan karena transportasi dan infrastruktur yang belum begitu baik," kata Menkes Nila.
"Tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global, yang terus bergerak dan berubah terus dengan dinamis," kata Jokowi.
Nantinya kota kreatif ini akan memiliki enam subsektor yang dibuat khusus untuk kawasan kuliner, fashion, kriya, film, musik dan games. 
"Sampai saat ini sudah ada tujuh provinsi yang mengalami kekeringan,"
"Kebijakan zonasi ini seperti bencana bagi daerah, karena ini harus pemikiran dari pusat nasional Jakarta yang harus dipaksakan di daerah-daerah."
"Untuk di seluruh Indonesia (jumlah pengguna narkotika) kurang lebih ada tiga juta orang. Dan untuk di Jabar sendiri itu sekitar 800 ribu."
Yasonna melihat ada peluang memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, setelah mendapat kajian serta pandangan dari para pakar serta jajaran ahli dari Kemenkumham.
"Kita harus menghargai kedua tokoh itu, atas kebesaran hati untuk bersatu demi kesatuan bangsa ini,”
"Kalau kita gabungkan posisi ekspor dan impor, maka neraca perdagangan Juni 2019 masih mengalami surplus"
"Kami percaya Bapak mampu memimpin Indonesia, termasuk mengambil keputusan menggunakan hak prerogatif Bapak dalam memberikan amnesti kepada saya."
"Sebetulnya pasar-pasar tertentu itu masih banyak peluang. Jangan masuk yang produk massal, itu bersaing kita kalah dengan negara-negara yang sudah memproduksi secara massal."
Untuk mencegah penyebaran ideologi berbahaya, Kemendikbud juga mengaku sudah menyempurnakan pelajaran tentang Pancasila.
"Salah satu langkah kami lakukan adalah memberikan pelatihan kepada mereka, sejak pembibitan, penanaman, panen, hingga proses pemasaran."
"Bangsa kita masih di dominasi oleh masyarakat kelas bawah, sehingga masih berpotensi perpecahan dari faktor internal."
"Dengan adanya cukai harga kresek akan naik"