KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan besaran premi BPJS Kesehatan akan dievaluasi tahun depan.
Menurut Kalla, besaran premi BPJS Kesehatan terlalu kecil dibandingkan pelayanan yang diberikan. Ini yang diklaim mengakibatkan keuangan layanan asuransi itu terus-menerus defisit.
"Bagaimanapun, siapapun yang memimpin BPJS Kesehatan tidak mungkin tidak defisit kalau dalam keadaan sekarang. Preminya terlalu murah dibanding dengan service-nya, layanannya," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Ia melihat masalah defisit BPJS Kesehatan bukan disebabkan kualitas manajemen melainkan keseimbangan antara premi dan layanan yang diberikan.
Namun, evaluasi itu menurut dia akan ditunda hingga pelaksanaan pemilu selesai. Alasannya, agar evaluasi premi tidak menimbulkan kegaduhan di tahun politik.
Pemerintah juga akan meninjau ulang sejauh mana pelayanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS. Kata Kalla, pemerintah berupaya mencegah BPJS Kesehatan pailit.
"Jangan sampai layanannya tidak terbatas. Kalau tidak tebatas nanti apa yang terjadi di Yunani, seperti itu."
Baca juga:
- Jokowi: Presiden Sampai Urus Utang BPJS Itu Kebangetan
- Pemerintah Kucurkan Rp1,3 Triliun Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan
Editor: Nurika Manan
Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama.
Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga.
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadi
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.
