Share This

Janji KSAD Andika Soal Netralitas TNI AD Hadapi Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 dugaan aparat TNI, Polri, maupun PNS yang terlibat dalam politik praktis

BERITA , NASIONAL

Kamis, 22 Nov 2018 20:42 WIB

Janji KSAD Andika Soal Netralitas TNI AD Hadapi Pemilu 2019

Presiden Joko Widodo (kanan) memasangkan tanda pangkat jabatan kepundak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) seusai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji menjaga netralitas anggota TNI selama Pemilu 2019. Ia mengatakan butuh waktu untuk mempelajari posisi barunya serta menyiapkan langkah - langkah untuk memastikan Netralitas TNI terjaga di Tahun Politik 2019 mendatang. 

"Kita harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat jadi Angkatan Darat harus netral. Itu harus kita tunjukkan. Enggak usah kita ngomong tapi nanti prakteknya tahu-tahu enggak,"kata Andika usai dilantik di Istana Negara, Kamis (22/11/2018/).

Seperti diketahui, pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juli lalu, isu netralitas aparat keamanan termasuk TNI menjadi sorotan utama. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 dugaan aparat TNI, Polri, maupun PNS yang terlibat dalam politik praktis. 

Baca juga: Pelantikan Andika sebagai KSAD Bermasalah

Imbauan agar TNI netral juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 TNI pada Oktober lalu. Presiden mengingatkan agar para prajurit tidak terlibat politik praktis. Dia berpesan kepercayaan masyarakat terhadap militer harus tetap dijaga. 

Andika Perkasa dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Kamis (22/11/2018), menggantikan Mulyono yang memasuki masa pensiun tahun depan. Andika merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1987. Empat bulan sebelumnya, ia baru dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).  

Editor: Friska Kalia

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.