Share This

Istana Bantah Ikut Campur Penangkapan Rizieq Shihab

"Dikit-dikit intelijen, dikit-dikit pemerintah. Bisa saja orang lain," ucap Moeldoko.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 08 Nov 2018 16:08 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10/2018). (Foto: ANTARA/ Hafidz M)

KBR, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah pemerintah ikut campur dalam penangkapan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Arab Saudi.

Menurut dia, penindakan itu sepenuhnya otoritas pemerintah Arab Saudi. Moeldoko meminta semua pihak tidak melulu mengaitkan isu-isu terkait Rizieq dengan pemerintah.

"Saya kira enggak sejauh itu. Negara orang masa sembarangan. Operasi intelijen kok jelek banget. Jangan mengada-ada," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Sebelumnya, Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menuding ada operasi intelijen di balik penangkapan Rizieq Shihab di Arab Saudi. Ia menganggap, ada pihak yang berupaya melemahkan kelompoknya.

Rizieq ditangkap karena ada bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang terpasang di belakang rumahnya. Kementerian Luar Negeri sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa Rizieq dimintai keterangan oleh otoritas Arab Saudi terkait bendera hitam tersebut.

"Dikit-dikit intelijen, dikit-dikit pemerintah. Bisa saja orang lain," ucap Moeldoko.

Baca juga: Rizieq Diperiksa Aparat Saudi 



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.