Dua Kubu Capres-Cawapres Sepakat Tidak Libatkan Anak Dalam Kampanye

KPAI bersama Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.

BERITA , NASIONAL

Senin, 12 Nov 2018 21:28 WIB

Author

Tyas Sukma Amalia

Dua Kubu Capres-Cawapres Sepakat Tidak Libatkan Anak Dalam Kampanye

Saat konferensi pers di KPAI terkait keterlibatan anak-anak dalam kampanye. (KBR/ Tyas Sukma Amalia)

KBR – Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, terutama kampanye pada Pilpres 2019.

KPAI telah menerima enam laporan pelanggaran kampanye yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI, Jasra Putra, saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

"Enam pengaduan masyarakat, dan enam ini terjadi di kedua belah pihak baik Paslon 01 dan 02, dan itu sedang kita proses tindaklanjuti termasuk koordinasi dengan Mabes Polri, Bawaslu terkait langkah-langkah yang bisa ditempuh," ujar Jasra.

TKN Jokowi-Ma'ruf diwakili Direktur Hukum dan Advokasi, Ade Irfan Pulungan berharap KPAI mempublikasikan pelaku pelibatan anak yang sudah terbukti. Menurutnya, itu bisa menjadi sanksi sosial.

"Kami harap KPAI tidak hanya tergantung hukum pidana saja, tapi kita minta sampaikan ke publik siapa yang melakukan pelibatan tersebut agar publik tahu, itu semacam sanksi sosial. Kami juga minta ada surat edaran untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap siapa yang dengan sengaja melibatkan anak-anak," ujar Ade.

Selain itu Direktur Kelembagaan, Ibnu Bilaludin yang mewakili BPN Prabowo-Sandiaga, berharap ada lembaga lain yang membantu KPAI. Dia juga menyatakan kubunya sudah lama sepakat tidak melibatkan anak dalam kegiatan politik.

"Sebelum ada korban, kita semua harus melakukan pencegahan. Kami dorong KPAI melibatkan lembaga lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kita, dari kami, sikap kami sama sejak dulu bahwa melibatkan anak itu sejak dulu, sudah dijelaskan, sudah secara resmi dalam beberapa rapat, itu tidak dibolehkan," tutup Ibnu.

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.