BERITA

Alumni 212 Klaim Reuni Tak Ada Muatan Politik

KBR, Jakarta - Ketua Panitia Alumni 212, Bernard Abdul Jabar menyatakan reuni mujahid 212 tidak akan ditunggangi kepentingan politik termasuk dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, Bernard mengaku sudah membuat informasi yang secara masif disebar di berbagai platform media sosial baik berupa gambar, meme dan siaran media yang berisi imbauan agar alumni yang menurutnya berjumlah jutaan tersebut tetap menjaga komitmen untuk tak berkampanye dan tidak membawa atribut ataupun menyampaikan orasi yang bernuansa politik. 

"Kita juga menyebarkan kepada mereka untuk tidak membawa atribut bendera partai apapun. Sudah kita beritahukan sebelumnya karena kita juga tidak menjadikan acara ini sebagai ajang dukung mendukung partai politik ataupun capres dan cawapres itu perlu juga ditegaskan kembali," ucap Bernard, saat dihubungi KBR pada Jumat, (30/11/2018).

Bernard menambahkan, dalam reuni yang akan digelar di Monumen Nasional besok, ia juga akan menjaga agar tak ada orasi yang berbau Politik di acara ini. Menurutnya, larangan tersebut juga sudah diatur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia bahkan mempersilakan Bawaslu untuk datang dan mengawasi aksi reuni 212 ini. 

"Kami tidak mengirimkan surat ke Bawaslu karena memang acara ini bukan acara poltik. Tapi jika mereka mau datang ya silakan," katanya. 

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Muhammad Jufri menyatakan sudah ada komitmen antara tiga lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk mengawasi reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada 2 Desember 2018. Menurut Jufri, ketiga lembaga nanti akan memiliki tugas masing-masing untuk memastikan aksi reuni ini tak melanggar apapun.

"Badan pengawas Pemilu menyampaikan kepada panitia dan pihak kepolisian juga bahwa kita sama-sama akan menjaga kegiatan itu jangan sampai ditunggangi dengan unsur-unsur kampanye politik. Karena bagaimanapun juga lokasi yang ingin ditempati aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu di pelataran Monas tidak boleh ada kegiatan kampanye," katanya.

Jufri mengatakan Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah dan PKPU melarang kegiatan politik diselenggarakan di wilayah Thamrin-Sudirman termasuk pelataran Monas, lokasi Car Free Day dan taman-taman yang sudah ditentukan. Adapun unsur-unsur kampanye dapat ditandai dengan keberadaan atribut kampanye peserta pemilu atau orasi politik oleh siapapun baik peserta pemilu, parpol, tim kampanye Capres/Cawapres. 

Baca juga:

<li><b><a href="https://kbr.id/nasional/11-2018/polda_metro_jaya_pastikan_reuni_212_digelar_/98295.html">Polda Metro Jaya Pastikan Reuni 212 Digelar</a>&nbsp;<br>

<li><b><a href="https://kbr.id/NASIONAL/11-2018/seribu_lebih_anggota_gardah_akan_ikut_reuni_212/98302.html">Seribu Lebih Anggota Gardah Akan Ikut Reuni 212</a>&nbsp;</b><br>

Editor: Friska Kalia

• 212
• Aksi 212
• Reuni 212
• Aksi Bela Islam
• Pemilu 2019