KBR, Bondowoso- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, mengecam adanya proyek pembangunan sarana prasarana di Puncak Gunung Kawah Ijen, Banyuwangi. Ketua Walhi Jatim, Rere Crishtanto kepada KBR mengatakan, pembangunan tersebut meski tak menyalahi aturan namun sesuai etika dan konservasi alam merupakan tindakan tidak etis.
"Secara aturan mungkin boleh, tapi lihat lagi bagaimana dampaknya pada alam dan ekosistem di sana. Memang wilayah itu masuk Kawasan Wisata Alam, tapi segala pembangunan atau aktiftas manusia yang berdampingan dengan cagar alam harus memperhatikan aspek keselamatan biota di sana,” kata Rere, Rabu (1/11/2017).
Walhi dengan tegas menolak segala bentuk pembangunan yang ditempatkan di Kawah Ijen termasuk rencana investor yang akan membangun kereta gantung di Kawasan Wisata Kawah Ijen.
“Kami masih ada di posisi menolak segala bentuk pembangunan yang mengubah alam untuk kepentingan apapun,” ujarnya.
(Wisatawan menyaksikan fenomena api biru di kawah ijen, Banyuwangi, foto: Antara)
Menanggapi itu, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Ayu Dewi Lestari mengatakan pembangunan sarana prasarana tersebut memang merupakan proyek yang telah lama direncanakan. Dewi mengatakan, pembangunan dilakukan di kawasan yang berstatus Taman Wisata Alam (TWA).
"Siapa bilang tidak boleh. Itu kan Taman Wisata Alam, bukan Cagar Alam. Di sana akan kami bangun toilet, musala dan tempat istirahat untuk wisatawan," kata Ayu Dewi Utari saat dikonfirmasi KBR, Rabu (1/11/2017).
Kata Dewi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kawah Ijen ini menelan anggaran hingga Rp 13 miliar yang bersumber dari APBN. Proses pengerjaan terbagi menjadi beberapa tahap. Tahun ini pembangunan musala, toilet dan pendukung lain diperkirakan tuntas akhir tahun.
"Ada beberapa tahap ya, untuk tahun ini sekitar Rp 5 hingga 6 milyar untuk pembangunan dari Paltuding sampai di atas," ujarnya.
Menurut Dewi, adanya perdebatan soal pembangunan di puncak Kawah Ijen merupakan respon alami. Namun sejauh ini, tujuan Balai Besar KSDA Jatim melakukan pembangunan untuk membuat wisatawan lebih nyaman saat berwisata ke Kawah Ijen.
Sebelumnya lini masa media sosial ramai beredar video dan foto yang diabadikan para pendaki. Video yang memperlihatkan aktivitas sejumlah pekerja membuat bangunan permanen tepat di puncak Ijen ini mendapat sorotan publik. Meski dibangun untuk kenyamanan wisatawan, banyak pengguna media sosial yang menolak adanya bangunan di puncak Kawah Ijen.
Editor: Rony Sitanggang
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
