KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait remisi. Gugatan diajukan oleh tiga orang terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis, Irman Gusman, dan Surya Dharma Ali.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dengan ditolaknya gugatan uji materi ini berarti akan ada pengetatan pemberian remisi terhadap koruptor yang sedang menjalani masa hukuman.
Kecuali kata dia ketika pelaku korupsi itu kooperatif dan justru membantu membongkar sebuah kasus korupsi (justice collabolator).
"Ini positif karena di sana ada pembatasan ketat remisi tindak pidana khusus termasuk korupsi. Ini seharusnya memang ketika hukuman dijatuhkan majelis hakim maka itu sebaiknya semaksimal mungkin dijalani terpidana kasus korupsi. Kecuali memang misalnya yang bersangkutan menjadi JC atau syarat-syarat lain yang dipenuhi secara lebih ketat dalam PP remisi itu," ucapnya kepada wartawan di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (07/11).
Dia berharap, dengan putusan MK ini akan memperjelas aturan soal pengetatan pemberian remisi bagi koruptor. Kata dia, ini bukan kali pertama aturan soal remisi ini dipermasalahkan. saat itu pengajuan uji materinya dilakukan di Mahkamah Agung.
"Ketika MK menolak atau memutuskan terkait UU, harapan kita semoga ini perjelas aturan pengetatan remisi," ucapnya.
Sebelumnya, hakim MK menolak permohonan gugatan uji materi pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi. Menurut majelis hakim, hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas berdasarkan pasal 14 ayat 2 UU Pemasyarakatan.
Berdasarkan UU itu pula, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pemberian remisi. Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pemberian remisi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur diskriminasi dalam 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Menanggapi hasil putusan itu, salah satu pemohon yakni eks Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan kecewa.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, walaupun keputusan itu harus kami hormati. Karena itu keputusan yang final," ujar Barmabas saat ditemui wartawan usai sidang, Selasa (07 / 11 / 2017).
Editor: Rony Sitanggang
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
