BERITA

Krisis Tembagapura, Ini Syarat Negosiasi yang Diminta TPN-PB

Krisis Tembagapura, Ini Syarat Negosiasi yang Diminta TPN-PB

KBR, Jakarta-   Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka(TPN-OPM) III Timika Hendrik Wanmang menuntut pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Menurut dia,  TPN bersedia duduk bersama selama organisasi PBB terlibat menjadi penengah.

"Kalau dia mau negosiasi, pemerintah dan TNI-Polri, negosiasi itu tentang apa? Harus jelas negosiasinya. Kalau mau duduk segitiga boleh. PBB duduk, pemerintah Indonesia duduk, Amerika duduk, Papua duduk," kata Hendrik kepada KBR, Senin (13/11).


Pemerintah Indonesia dinilai telah mencurangi masyarakat Papua saat referendum  1969 dan penyerahan tambang kepada Freeport McMoran. Pasalnya area yang kini menjadi lokasi operasi Freeport Indonesia telah diserahkan oleh pemerintah kepada Freeport McMoran dua tahun sebelum referendum dilakukan.


Itu juga yang jadi alasan TPN menjadikan lokasi tambang Freeport sebagai area perang. Sebab Freeport dinilai menjadi salah satu akar permasalahan integrasi Papua dan Indonesia.


"Kami mau harus ada keterbukaan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan PBB mengakui kesalahan yang terjadi dari tahun 1963, 1967, dan 1969 itu dibuka kembali. Semua lembaran sejarah penipuan itu dibuka kembali."


Dia memastikan perang yang terjadi dengan aparat keamanan tidak akan membahayakan warga. Pasalnya menurut dia baku tembak dilakukan di luar kawasan pemukiman.


Hendrik membantah jika pasukannya mengisolasi masyarakat desa. Dia mengatakan masyarakat bisa berkebun dan beraktivitas seperti biasa. Justru, menurutnya, masyarakat mengeluh diinterogasi aparat keamanan ketika akan keluar dari kawasan tersebut.


"Masyarakat dalam keadaan aman. Mereka berkebun, mencari, berjualan, bebas. Tidak ada yang halangi. Kalau akses keluar mungkin ke 68. Masyarakat yang mau akses ke 68 kata masyarakat ditanya waktu belanja barang keluar pihak TNI-Polri tanya ini untuk siapa, barang-barang untuk siapa." 

Sebelumnya kepolisian Indonesia mengupayakan isolasi di wilayah Tembagapura bisa segera dibuka. Juru bicara Mabes Polri Setyo Wasisto  mengatakan upaya   tersebut mengantisipasi terjadinya korban baku tembak seperti Martinus Beanal yang tertembak dan hilang pada 7 November lalu.

"Kita sih berharap secepatnya (isolasi dihentikan), tapi kan harus secara persuasif. Jangan sampai ada berjatuhan masyarakat yang menjadi korban, itu yang kami hindari," ungkap Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Senin (13/11/17).


Dia mengatakan hingga saat ini  TNI-Polri di wilayah Tembagapura susah menemukan siapa yang memegang otoritas di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

"Karena negosiasi harus sama yang punya otoritas," kata Setyo.

Sementara, kondisi warga yang tinggal di kawasan Tembagapura, berdasarkan laporan yang Setyo peroleh,  Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya memberikan bantuan susu untuk anak-anak dan bantuan pangan lain. Akan tetapi, karena kondisi belum memungkinkan, masyarakat tidak bisa menjangkau ke tempat pendistribusian.

Editor: Rony Sitanggang

  • ULMWP
  • Pejabat Gerakan Pembebasan Papua (UMLWP) Markus Haluk
  • TPN-PB
  • TPN-OPM

Komentar (1)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • Denny6 years ago

    Kami Tidak butuh bantuan sandang, Pangan dan Makanan. Yang kami butuhkan adalah berdiri sendri yaitu referendum. Biarkan kami menentukan nasib sendiri. Jgn karna kepentingan perut Pemerintah Indonesia Kami Bangsa Papua Barat Ras Melanesia di tindas. Mau sampai kpan lagi semua bukti sudah jelas mulai dari pembohongan Media baru2 ini terkait penyandraan 1.300 warga. Apa lagi yang kalian mau.? Pembohongan yang dibuat oleh Media ternama di Stasion Tv terkenal. Dimana Citra bangsa ini.??