BERITA

Wacana Ubah Rezim Devisa Bebas, Ini Pendapat Kemenkeu

"Kementerian Keuangan menyatakan ide mengubah rezim devisa bebas menjadi tidak bebas, seperti yang sempat diwacanakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlalu berisiko."

KBR, Bogor - Kementerian Keuangan menyatakan ide mengubah rezim devisa bebas menjadi tidak bebas, seperti yang sempat diwacanakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlalu berisiko. Sebab menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, perubahan itu berpotensi membuat pasar menjadi ragu menyimpan dana di Indonesia. Padahal, Indonesia masih membutuhkan utang dari pasar untuk pembiayaan pemerintah.

"Di dunia yang seperti sekarang ini, kalau kita bilang bahwa kita akan mengganti rezim devisa bebas menjadi tidak devisa bebas, kita akan kena langsung punish oleh pasar. Kenapa? karena kita sudah sangat dekat dengan pasar. Pembiayaan pemerintah kita sebagian besar mengambil dari pasar," kata Suahasil di Hotel Aston Sentul, Sabtu (26/11/16).

"Kalau dia tidak mau masuk, berarti sumber pembiayaan kita, pasarnya berkurang. Kalau pasarnya berkurang, mungkin kita harus menjual dengan harga yang lebih mahal," imbuhnya.

Selain itu kata Suahasil, mengubah rezim menjadi devisa tidak bebas akan merugikan keuangan negara. Sebab menurutnya dengan sistem devisa bebas saat ini, kondisi fundamental ekonomi Indonesia turut terbantu.

Ia pun berujar, negara semestinya tidak boleh membatasi keluar masuknya aliran dana. Karena, hal itu menyangkut kepercayaan pasar. Apabila pasar kehilangan kepercayaan maka akibatnya adalah keengganan menanamkan modal. Sehingga imbasnya, Indonesia akan kesulitan mendapatkan pendanaan.

Meski begitu, kata Suahasil, Indonesia tetap bisa mengevaluasi kebijakan itu bersama Bank Indonesia. Karena ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang Devisa Bebas. Sehingga saat negara tidak mungkin membatasi aliran devisa, pemerintah dapat mengaturnya dengan menyusun ketentuan yang disesuaikan dengan pasar. (ika)

• Devisa Bebas
• Devisa Tidak Bebas
• Rezim Devisa
• Wakil presiden Jusuf Kalla
• kementerian keuangan
• Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara
• Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara