BERITA

Penggantian Ketua DPR, Baleg: Golkar Harus Jaga Tidak Ada Konflik Baru

"Penggantian ketua DPR menjadi gak sepenuhnya fraksi."

KBR, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas berharap Golkar tidak menimbulkan konflik baru di parlemen terkait rencana pengembalian Setya Novanto sebagai ketua DPR. Meski demikian, kata dia, hal tersebut merupakan hak sepenuhnya fraksi.

Tata tertib DPR mengatur penggantian pemimpin alat kelengkapan dewan cukup melalui mekanisme fraksi dan disahkan di paripurna.

"Ya memang khusus untuk penggantian pimpinan DPR tidak semudah seperti mengganti, karena berbagai macam aspek politis yang ada. Tapi intinya kita berharap mudah-mudahan dengan usulan penggantian yang ada tidak merubah konstelasi parlemen yang sudah demikian adem saat ini. Kita berharap kalaupun terjadi pergantian itu bisa dilakukan secara smooth, kemudian bisa dilakukan secara baik oleh Partai Golkar dan tidak menimbulkan dinamika-dinamika baru lagi di parlemen,"kata Supratman di DPR, Selasa(22/11).

Dinamika politik yang dimaksud Supratman dimungkinkan datang dari pihak Ketua DPR incumbent Ade Komaruddin. Secara mekanisme, Ade dimungkinkan menggugat penggantian ini seperti yang pernah terjadi antara Fahri Hamzah dan PKS. Hingga saat ini, pengganti Fahri yang disiapkan PKS, Ledia Hanifah, tidak juga dilantik.

Supratman melihat masalah penggantian ini akan bergantung pada bagaimana Golkar mengelola potensi konflik internal.

"Partai Golkar adalah partai yang sudah mapan. Tentu bisa melakukan penggantian ini dengan baik."

Supratman melihat penggantian ini lebih kepada hasil dari konsolidasi yang dilakukan partai-partai beberapa hari terakhir. Secara urgensi di internal parlemen sendiri, menurut dia, belum ada kepentingan mendesak untuk mengganti.

Pasal 87 butir d Undang-Undang MD3 sendiri mengatur bahwa penggantian pimpinan bisa dilakukan atas keputusan fraksi. Penggantian itu nantinya akan dibawa ke paripurna untuk disetujui.

Editor: Sasmito

• ketua dpr ade komaruddin
• Setya Novanto
• baleg dpr