KBR, Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti membantah Indonesia kekurangan kapal besar. Dia
mempertanyakan dasar pernyataan Deputi Bidang Infrastruktur Kemaritiman,
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Ridwan Jamaluddin. Ridwan
mengatakan Indonesia butuh lebih banyak kapal-kapal besar untuk
beroperasi di lautan.
Susi melihat justru penambahan kapal besar akan mengancam keberlangsungan populasi ikan tangkap di perairan Indonesia.
"Saya tidak mengerti dasarnya apa. Karena Kajiskan (Komisi Pengkajian
Sumber Daya Ikan) itu hanya memberikan rekomendasi tangkap 9,9 juta ton.
Sekarang dengan kapal yang ada sudah ditangkap 6,6 juta ton. Kelebihan
tangkap 2 juta ton itu kan tidak boleh untuk kapal besar saja. Kita
punya 600 ribu kapal kecil, dan juga 8 ribu kapal besar," tandas Susi di
Gedung Mina Bahari IV, Selasa(8/11).
Sebelumnya, Ridwan menyampaikan Indonesia kekurangan 5000 kapal
tangkap berukuran besar. Sebaliknya, menurut dia, jumlah kapal kecil
justru terlalu banyak. Dia mendorong KKP untuk melonggarkan kebijakan
bagi kapal besar.
Ridwan menganggap bahwa penggunaan kapal besar akan menaikan nama
nelayan Indonesia. Namun Susi membantah. Justru, ujar dia, penambahan
5000 kapal besar akan mengancam kesejahteraan nelayan.
Karena, pengambilan ikan yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan
kelangkaan hasil tangkapan. Sebelumnya, kebijakan moratorium kapal eks
asing dikatakan sudah berhasil menambah ikan tangkap di perairan
Indonesia. Padahal sebelumnya, banyak wilayah penangkapan sudah dalam
zona merah karena banyak dieksploitasi oleh kapal-kapal besar.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
