Aksi 4 November, Mabes Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

"'Sekarang belum ada pemberitahuan. Seharusnya 3x24 jam sebelum aksi. Hari ini berarti paling lambat."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 01 Nov 2016 13:15 WIB

Author

Ika Manan, Ade Irmansyah

Aksi 4 November, Mabes Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Sejumlah personel Brimob berbaris di kawasan Monas, Jakarta, Senin (31/10). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Mabes Polri belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Kata Juru Bicara Mabes Polri Boy Rafli Ammar, pengunjukrasa  harus melayangkan surat pemberitahuan tiga hari sebelum demo berlangsung.

Kata dia, ketentuan itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Sekarang kan tidak pakai izin, tapi surat pemberitahuan. Sekarang belum ada pemberitahuan. Seharusnya 3x24 jam sebelum aksi. Hari ini berarti paling lambat. Itu Undang-undang mengatakan seperti itu. (Tanpa pemberitahuan itu, masih bisa berlangsung?) Harusnya ada pemberitahuan dulu baru melaksanakan (aksi)," jelas Boy Rafli Ammar kepada KBR, Selasa (1/11/2016).

Juru Bicara Mabes Polri Boy Rafli menambahkan, surat tersebut untuk memerinci jumlah massa dan alat peraga aksi. Ini berkaitan dengan langkah pengamanan kepolisian. Kendati begitu, kepolisian  telah menyiapkan antisipasi aksi 4 November. Sebanyak 18 ribu personil gabungan akan diterjunkan.

"Semuanya 18 ribu personil, titiknya banyak. (Prioritas pengamanan?) Ada di Merdeka Barat, Monas, Gedung DPR RI, sentra-sentra ekonomi dan obyek itu," katanya.

Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak lain termasuk tokoh agama dan pemerintah daerah.

"Kami sudah menyiapkan rencana pengamanan dan berkoordinasi dengan rekan lain seperti TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah," ungkapnya.

 Boy   mengimbau masyarakat untuk tak perlu resah dengan pesan berantai yang beredar. Sebab menurutnya, kebenaran pesan itu masih diragukan.

"Belum ada informasi soal massa yang datang dari berbagai daerah. (Bagaimana dengan pesan berantai yang beredar?) Itu kami masih meragukan kebenarannya," katanya.
 

Bertemu Jokowi

Majelis Ulama Indonesia memperkirakan persoalan isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan aksi ormas Islam pada tanggal 4 November mendatang menjadi salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden hari ini di Istana Merdeka, Jakarta.

Ketua MUI, Maruf Amin mengatakan, terkait aksi demonstrasi ormas Islam pada hari jumat mendatang adalah suatu hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi. Asalkan kata dia, dalam pelaksanaannya, harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang anarkis.

"Kan Presiden sendiri yang jamin kalau aksi demonstrasi itu diatur oleh undang-undang dan diperbolehkan. Ini ciri negara demokrasi. Tetapi dalam pelaksanaannya jangan anarkis, harus ikut aturan yang berlaku," ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.

Sedangkan soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kata dia, sikap MUI jelas dan tidak berubah. Kata dia, hal itu menjadi wewenang MUI dengan tujuan menjaga. Namun dalam tindaklanjutnya kedepan merupakan tugas aparat penegak hukum. Dia meminta masyarakat untuk sabar mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, semua pihak wajib menjaga harmoni kehidupan bergama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kita kan memang menjaga bangsa negara RI ini menjadi komitmen bersama, upaya menjaga negara, kesatuan bangsa harus direspons dengan baik, kita semua kan ingin negara ini kita jaga persatuan kita jaga supaya tetap utuh supaya tak ada yang mecah belah," ucapnya.

Dia menambahkan, akan banyak isu lain yang bakal dibahas dalam pertemuan tersebut. Terutama kata dia soal persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini Presiden Jokowbertemu pemimpin  NU, Muhammadiyah dan MUI di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam sambutannya tadi, Presiden Jokowi mengungkapkan tujuannya melakukan pertemuan tersebut ialah untuk meminta kepada para ulama nasehat-nasehat pemersatu umat yang penuh kesejukan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.