Jatah Saham Freeport, MKD Klaim Independen Tangani Kasus Setnov

"MKD klaim tidak bisa diintervensi pihak mana pun dalam mengambil keputusan."

KBR, Jakarta -  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), mengklaim bakal independen dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Hingga siang tadi MKD masih menggelar rapat pleno untuk menentukan mekanisme jalannya persidangan.

Ketua MKD, Surahman Hidayat, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan,   tidak bisa diintervensi pihak mana pun dalam mengambil keputusan. Termasuk intervensi dari koalisi partai-partai oposisi, yang disebut Koalisi Merah Putih atau KMP.

"(Arahan dari fraksi?) Tidak boleh. (Bukankah ada arahan dari KMP?) Tidak ada. Fraksi tidak bisa mengintervensi. Lagipula, keputusan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan KMP," tegas Surahman Hidayat, Senin (23/11) .

Hingga kini, Mahkamah Kehormatan Dewan masih memproses laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said lantaran diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan yuang membahas kontrak karya PT Freeport. Pencatutan nama itu dilakukan untuk meminta jatah dari perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu.

Terkait kasus ini, Fraksi Partai Golkar  menginstruksikan anggotanya yang ada di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membantu melindungi Ketua DPR Setya Novanto.   Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari etika politik dan hak partai untuk membantu anggotanya. Namun Ade membantah tindakan itu sebagai bentuk intervensi kepada Mahkamah Kehormatan DPR.  

Editor: Rony Sitanggang

• fee freeport
• jatah saham freeport
• Ketua DPR Setya Novanto
• Ketua MKD
• Surahman Hidayat
• koalisi merah putih
• Menteri ESDM Sudirman Said
• fraksi partai golkar
• Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin