KBR,Jakarta - LSM lingkungan Walhi Riau menilai target Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kebakaran hutan di Riau pada 2015 tidak masuk akal.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan beralasan, kerusakan hutan di Riau sudah sangat parah sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk memulihkannya. Meski demikian, Riko mengapresiasi tindakan Presiden Jokowi yang bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan asap di Riau.
"Memang kalau target 2015 bebas asap, memang agak bombastis juga. Karena melihat kondisi alam yang sudah rusak begitu. Tapi minimal ada langkah-langkah konkret terkurangi dan tak terlalu lama," jelas Riko saat dihubungi KBR, Jumat (28/11).
Riko menambahkan lembaganya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengakui bahwa pemerintah telah mengabaikan permasalahan asap di Riau hampir 17 tahun. Akibatnya permasalahan asap di Riau tidak pernah tuntas.
Sebelumnya, Jokowi meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi kebakaran hutan selesai tahun 2015. Selain itu, Jokowi juga telah meminta Pemprov Riau untuk mencabut izin perusahaan yang bermasalah. Terutama perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan.
Editor: Pebriansyah Ariefana
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."