Penambahan Jumlah Pimpinan Komisi Tak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

KBR, Jakarta - Penambahan jumlah wakil di dalam komisi dan badan di parlemen tak perlu menunggu rampungnya revisi UU MD3. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan hal itu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua koalisi. Setelah itu para akan bersama-sama m

NASIONAL

Selasa, 11 Nov 2014 10:29 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Penambahan Jumlah Pimpinan Komisi Tak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

komisi, DPR, Jokowi, Prabowo

KBR, Jakarta - Penambahan jumlah wakil di dalam komisi dan badan di parlemen tak perlu menunggu rampungnya revisi UU MD3. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan hal itu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua koalisi. Setelah itu para akan bersama-sama menandatangani kesepakatan tersebut.

“Nggak ada pasal-pasal, semua dasarnya adalah kesepakatan bersama yang sekarang sudah ada antara Pak Pramono mewakili KIH. Dan juga dari KMP yang diwakili oleh Idrus Marham dan Hatta Radjasa," kata Setya Novanto di Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/11).

Sebelumnya kedua koalisi di DPR yakni Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo sepakat mengakhiri perpecahan di DPR. Solusinya, Koalisi Jokowi diberikan posisi wakil di 11 komisi dan 5 badan.

Caranya dengan menambah jumlah pimpinan komisi dan badan yang sebelumnya empat menjadi lima. Namun penambahan jumlah pimpinan komisi dan badan ini harus mengubah tata tertib dan UU MD3.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.