Larangan Munas di Bali untuk Cegah Isu Golkar Mendunia

"Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tujuan larangan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali adalah untuk mencegah isu tersebut berkembang jadi isu internasional."

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tujuan larangan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali adalah untuk mencegah isu tersebut berkembang jadi isu internasional. 

Menurutnya, jika Munas Golkar di Bali ricuh, citra provinsi itu bisa rusak. Isu tersebut bakal meluas seluruh dunia karena Bali adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan turis mancanegara.

"Ya itu mencegah konflik-konflik. Apa lagi itu kalau di Bali. Kalau terjadi seperti kemarin di Jakarta (ricuh Munas Golkar) besar-besaran. Itu kan bisa terjadi juga di mana-mana. Nanti isu itu menjadi isu internasional. Tidak bagus untuk Bali. Selain Bali kalau polisi anggap situasi aman, tentu akan diberikan izin," ujar JK di Jakarta, Rabu (26/11).

JK menambahkan, larangan Munas Partai Golkar di Bali 30 November mendatang, bukan bentuk campur tangan pemerintah pada konflik Golkar. Ia mengklaim larangan tersebut untuk menjaga citra Indonesia. 

JK sendiri juga mengusulkan agar Munas Golkar ditunda. Sebab Golkar mesti menyiapkan Munas yang transparan, demokratis dan mengakomodasi semua pendapat anggotanya.

Editor: Antonius Eko 

• golkar
• aburizal bakrie
• JK