Koalisi Prabowo Galang Dukungan untuk Ajukan Interpelasi

Koalisi Prabowo menyatakan akan segera menggalang dukungan berupa tanda tangan dari anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

NASIONAL

Senin, 24 Nov 2014 19:02 WIB

Author

Khusnul Kotimah

Koalisi Prabowo Galang Dukungan untuk Ajukan Interpelasi

dpr, prabowo, interpelasi

KBR, Jakarta - Koalisi Prabowo menyatakan akan segera menggalang dukungan berupa tanda tangan dari anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM. 


Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pihaknya juga akan menanyakan langsung pada masyarakat terkait dampak kenaikan BBM mulai Kamis (27/11) mendatang.


“Hasil rapat kita, kita sepakat dan fraksi-fraksi menyetujui hak anggota digunakan. Pertanyaan-pertanyaan mengapa kenaikan harga BBM ini terjadi. Sudah diperkirakan belum dampaknya bagi mereka yang susah,” kata Desmond Junaidi Mahesa di gedung DPR.


Koalisi Prabowo juga menargetkan hak interpelasi anggota ini akan menjadi hak lembaga DPR sebelum masa reses, yakni sebelum 5 Desember nanti. 


Sementara itu Koalisi Jokowi menilai  jika ingin mendengar penjelasan pemerintah, seharusnya DPR memfungsikan terlebih dulu komisi VII atau Komisi Energi untuk menggunakan hak bertanya tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.