Koalisi Jokowi Belum Pastikan Setor Nama untuk AKD

KBR, Jakarta- Fraksi PDIP belum dapat memastikan akan menyetor nama anggotanya untuk ditempatkan di alat kelengkapan dewan. Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah mengatakan masih akan menunggu hasil rapat juru Pramono Anung dengan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa

NASIONAL

Rabu, 12 Nov 2014 13:16 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Koalisi Jokowi Belum Pastikan Setor Nama untuk AKD

Jokowi, DPR, prabowo

KBR, Jakarta - Fraksi PDIP belum dapat memastikan akan menyetor nama anggotanya untuk ditempatkan di alat kelengkapan dewan. Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah mengatakan masih akan menunggu hasil rapat juru Pramono Anung dengan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa selaku juru runding Koalisi Prabowo.

Rapat tersebut membahas finalisasi kesepakatan perdamaian dua koalisi. Padahal sebelumnya pimpinan DPR berharap agar pada hari ini seluruh fraksi Koalisi Jokowi segera menyetor nama untuk disahkan dalam paripurna besok.

"Belum karena masih ada lobi sekali lagi. Kita tunggu hasil pembicaraan Mas Pramono Anung dulu sebagai juru runding. Dari situ kita akan bikin pengumuman karena jangan sampai kita salah memberi pendapat," kata Achmad Basarah di Gedung DPR Jakarta, Rabu (12/11).

Sementara itu menanggapai kabar perpecahan di Koalisi Jokowi akibat direvisinya UU MD3, Achmad Basarah membantahnya. Ia menegaskan koalisi Jokowi solid. Meski begitu pembagian jatah wakil komisi dan badan antar Koalisi Jokowi belum dibahas karena terlebih dulu menyamakan prinsip.

Sebelumnya, dari Koalisi Jokowi yakni Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menolak poin revisi UU MD3 sebagai solusi dari kebuntuan lobi. Alasannya revisi UU untuk memberikan jabatan sama seperti memberikan pendidikan politik yang buruk pada masyarakat.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.