NASIONAL

Koalisi Prabowo Klaim Solid Meski Beda Pendapat Soal Hak DPR

"Partai Golkar optimistis perbedaan pendapat Fraksi Koalisi Prabowo dalam menyikapi usulan revisi hak-hak anggota DPR tak berpengaruh pada kesolidan koalisi."

KBR, Jakarta - Partai Golkar optimistis perbedaan pendapat Fraksi Koalisi Prabowo dalam menyikapi usulan revisi hak-hak anggota DPR tak berpengaruh pada kesolidan koalisi. 

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, saat ini memang ada perdebatan yang sangat alot di internal Koalisi Prabowo. Sebagian menilai jika pasal yang mengatur hak anggota DPR direvisi akan dapat mendegradasi hak-hak  dewan. 

Sebagian lagi menilai revisi tak menjadi persoalan karena pelaksanaan hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sudah diatur dalam pasal lain.

“Negara yang besar dan majemuk ini tak mungkin bisa dikelola oleh satu kelompok. Dengan dasar pemikiran ini maka kami punya keyakinan bila ada perbedaan besar bisa kita kecilkan, dan perbedaan kecil bisa kita hilangkan,” kata Idrus Marham di Gedung DPR.

Idrus menambahkan, meski ada perbedaan pendapat, kedua koalisi yakin kesepakatan perdamaian tak akan batal. Setelah disepakati revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan, Koalisi Jokowi mengusulkan penambahan pasal yang harus juga direvisi. Yaitu pasal 73, 74 dan 98 yang terkait dengan hak-hak anggota DPR. 

Pasal itu dianggap bisa membahayakan sistem presidensial. Karena hak menyatakan pendapat misalnya bisa diajukan dalam rapat komisi. Padahal sebelumnya hak menyatakan pendapat hanya bisa diajukan melalui rapat paripurna.

Editor: Antonius Eko

• koalisi merah putih
• demokrat
• DPR