Kemenkumham Akan Dengarkan Suara FPI

KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menanggapi surat permohonan pembubaran ormas radikal FPI dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama. Kemenkumham akan meminta keterangan berbagai pihak, termasuk FPI.

NASIONAL

Selasa, 11 Nov 2014 09:05 WIB

Author

Pebriansyah Ariefana

Kemenkumham Akan Dengarkan Suara FPI

menkumham, FPI, Ahok

KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menanggapi surat permohonan pembubaran ormas radikal FPI dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama. Kemenkumham akan meminta keterangan berbagai pihak, termasuk FPI.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan akan mengkaji sejauh mana FPI harus dibubarkan. Dia akan mengukur lajian itu dengan meminta data dari kepolisian soal tindakan melanggar hukum yang pernah dilakukan FPI.

Bahkan Yasonna juga akan meminta pertimbangan ulama-ulama untuk nantinya mengirimkan surat pertimbangan pembubaran FPI ke pengadilan.


Berikut pernyataan lengkap Yasonna dalam Sarapan Pagi KBR, Selasa (11/11):

Kajian apa saja yang menjadi dasar?
Misalnya fakta dari tuduhan anarkisme. Kalau ada anarkisme bagaimana korban, apakah pernah ada korban, bagaimana tanggapan reaksi pihak-pihak yang merasa korban itu. Pandangan kepolisian tentu sangat sentral dalam soal ini karena dia adalah penegak hukum yang berhadapan dengan kalau ada anarkisme.

Jadi kita dengar semua pihak-pihak, kita tentunya mendengar teman-teman dari FPI jadi tidak sepihak supaya semua menjadi terang. Kita juga memohon negara kita kan negara hukum, kalau melakukan sesuatu tetap sesuai dengan koridor hukum. Tidak boleh ada yang mengklaim dirinya yang paling benar, kebenaran absolut itu hanya Tuhan.

Kita manusia ini orang berdosa ya jadi banyak hal tidak benar dalam diri kita, kita tidak boleh mengklaim hal-hal yang absolut bahwa itu adalah kebenaran mutlak orang lain kita paksakan itu juga tidak benar.

Setelah kembali ke Jakarta dan menerima surat Pak Ahok apakah ini akan menjadi prioritas pembahasan?
Tentunya ada beberapa hal yang saya lakukan segera termasuk PTUN PPP dan permohonan Pak Ahok ini.

Untuk mendengarkan keterangan dari FPI kapan akan dipanggil KemenkumHAM?
Tentu sesudah tim Kementerian Hukum dan HAM mendengar semuanya ya pihak kepolisian, tentu Plt gubernur dan elemen lainnya. Saya pasti meminta pendapat juga dari ulama-ulama.


Karena ini tersangkut ormas yang berkaitan dengan agama supaya semua menjadi terang benderang. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM tidak mau mengambil keputusan yang gegabah dalam soal-soal seperti ini. 


Dilihat dari rekam jejak yang selama ini sudah terjadi kan banyak kekerasan yang dilakukan FPI. Komentar Anda?
Tentu itu semua rangkaian peristiwa yang harus dipertimbangkan dan itu pasti ada rekaman dari polisi makanya kita dengar polisi. Dari perspektif keagamaan kita juga harus mendengar orang-orang tua kita yang mempunyai pandangan tentang hal ini mungkin dari MUI atau mana.


Kita dengar saja apa rekomendasi mereka, Pak Ahok bagaimana standing point-nya sudah jelas, bagaimana fakta-fakta lapangannya. Kita juga barangkali bila perlu karena ini menyangkut HAM ya kita dengar Komnas HAM tentang sejauh mana ini menyangkut kebebasan berekspresi dalam konteks HAM. Kita dengar secara komprehensif supaya kita mengambil keputusan yang benar misalnya.

Sudah ada bayangan ulama mana yang dimintai keterangan?
Tentu organisasi besar tentunya MUI kita dengar. Kita lihat saja nanti sambil berjalan, ini panjang waktunya jangan gegabah. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak