Jalin Islah, PPP Kubu Romi Minta Masukan Pengurus Daerah

Pengurus PPP hasil muktamar Surabaya atau kubu Romahurmuzyi meminta masukan dari pengurus daerah dan wilayah sebelum melakukan islah dengan pengurus PPP hasil muktamar Jakarta.

NASIONAL

Minggu, 09 Nov 2014 10:21 WIB

Author

Yudi Rachaman

Jalin Islah, PPP Kubu Romi Minta Masukan Pengurus Daerah

politik, ppp, pecah, islah

KBR, Jakarta- Pengurus PPP hasil muktamar Surabaya atau kubu Romahurmuzyi meminta masukan dari pengurus daerah dan wilayah sebelum melakukan islah dengan pengurus PPP hasil muktamar Jakarta.

Menurut Wakil Sekjen Bidang Hukum Arsul Sani, komunikasi untuk mengupayakan islah dari kedua kubu terus dilakukan meskipun tidak secara formal. Dia juga mengharapkan, kubu PPP hasil muktamar Jakarta mengupayakan dan membuka jalan rekonsiliasi.

"Rekonsiliasi atau islah tetap kita upayakan tetapi itukan membutuhkan proses, komunikasi secara informal tetapi dijalin untuk mengakhiri semua perbedaan dan perselisihan yang ada. Komunikasi itu ada, tetapi begini juga, DPP hasil muktamar Surabaya itu juga harus minta pandangan dari DPW Wilayah dan daerah seperti apa bentuk rekonsiliasinya," ujar Wakil Sekjen PPP Bidang Hukum Arsul Sani saat dihubungi KBR, Minggu (9/11)

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan gugatan dari pengurus PPP hasil muktamar Jakarta.

Dalam putusan itu, hasil kepengurusan hasil muktamar Surabaya yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ditunda pemberlakuannya hingga ada keputusan tetap dari PTUN Jakarta. Dengan demikian, terjadi kekosongan kepengurusan di tubuh partai berlambang Kabah itu.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam