Ini Perubahan Mitra Kerja DPR

KBR, Jakarta - Tak ada perubahan mencolok dalam penetapan mitra kerja komisi di DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dasar dan Menengah tetap berada di komisi X atau komisi pendidikan.

NASIONAL

Senin, 03 Nov 2014 16:34 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Ini Perubahan Mitra Kerja DPR

Jokowi, DPR, prabowo

KBR, Jakarta - Tak ada perubahan mencolok dalam penetapan mitra kerja komisi di DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dasar dan Menengah tetap berada di komisi X atau komisi pendidikan.

Sementara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi mitra komisi VII karena anggaran riset dan teknologi ada di komisi VII. Penetapan mitra kerja komisi ini dapat saja berubah jika setelah dilakukan kajian dianggap kurang sesuai.

“Ini kan bisa saja berubah sesuai dengan kesepakatan kita. Yang penting besok itu secara existing sudah kita ketok. Dan masing-masing komisi sudah bisa bekerja dengan mitra kerjanya," kata Agus Hermanto usai rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi soal penetapan mitra kerja komisi, Senin (3/11).

Sementara Kemenko Maritim menjadi mitra komisi IV bersama juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Penetapan mitra kerja ini akan disahkan dalam rapat paripurna besok. Besok, koalisi Jokowi juga bisa langsung mendaftarkan nama anggotanya untuk ditempatkan di komisi-komisi.

Berikut susunannya:

Komisi I
Mitra kerja Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Inteligen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indoneisa, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.

Komisi II
Mitra kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementeri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negari, LAN, ANRI.

Komisi III
Mitra kerja Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen MA, Sekjen MK, Sekjen DPR, sekjen MPR, sekjen DPD, PPATK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, BNN, BNPT.

Komisi IV
Mitra kerja Komisi Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim Kementerian Pertanian, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional.

Komisi V
Mitra kerja Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Komisi VI

Mitra kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BSN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.

Komisi VII
Mitra kerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek.

Komisi VIII

Mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, BNPB, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.

Komisi IX
Mitra kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi X

Mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustaakan Nasional

Komisi XI

Mitra kerja Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK.


Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.