Gelar Pesta, Pebahat Tak Boleh Undang Tamu Lebih dari 1000 Orang

KBR, Jakarta - Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merang pejabat pemerintahan daerah, pusat, serta pejabat lembaga negara hidup bermewah-mewah. Mereka dilarang menggelar pesta dengan jumlah tamu undangan lebih dari 1

NASIONAL

Kamis, 27 Nov 2014 08:44 WIB

Gelar Pesta, Pebahat Tak Boleh Undang Tamu Lebih dari 1000 Orang

pesta, pejabat, boros

KBR, Jakarta - Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merang pejabat pemerintahan daerah, pusat, serta pejabat lembaga negara hidup bermewah-mewah. Mereka dilarang menggelar pesta dengan jumlah tamu undangan lebih dari 1000 orang.

Hal itu menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana pada 20 November kemarin.

Seperti dilansir Setkab, surat edaran yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia itu meminta dilakukannya langkah-langkah berikut:

1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang

2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat

3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah

4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi

“Meneruska Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahya denga unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran itu secara konsisten dan sungguh-sungguh,” bunyi Surat Edaran yang tembusanya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Survei Sebut Mayoritas Masyarakat Ingin Pandemi Jadi Endemi