KBR, Jakarta - Berkas perkara korupsi suap sengketa Pilkada di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang melibatkan Walikota Palembang non aktif Romi Herton dan istrinya, Masyitoh memasuki tahap dua.
Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, berkas kedua terdakwa sudah lengkap dan KPK memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan ke pengadilan. Kata dia, kedua tersangka akan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta.
"Bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam sengketa Pilkada Kota Palembang dan memberikan keterangan tidak benar di persidangan, hari ini memasuki tahap dua atau biasa dikenal P21. Tadi ada yang menanyakan sidangnya di mana, sidangnya di Tipikor Jakarta," jelas Johan di Kantor KPK, Selasa (4/11).
Sebelumnya, KPK menjerat Romi maupun Masyitoh dengan pasal penyuapan kepada ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Selain itu, Romi Herton dan Masyitoh juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Kedua tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Berkas Walikota Palembang Dilimpahkan ke Pengadilan
KBR, Jakarta - Berkas perkara korupsi suap sengketa Pilkada di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang melibatkan Walikota Palembang non aktif Romi Herton dan istrinya, Masyitoh memasuki tahap dua.
Selasa, 04 Nov 2014 18:51 WIB
palembang, korupsi, akil
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
FKUB Jabar Ragukan Indeks Kerukunan Beragama Kemenag
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."Sri Mulyani: Ekonomi Islam Harus Untungkan Seluruh Rakyat Indonesia
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."BPS: Banyak Regulasi Soal Sampah, Tapi Nyaris Tak Ada Sanksi Bagi Pelanggar
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."Dari Era SBY Sampai Jokowi, Kasus Perkelahian Massal Terus Meningkat
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."MRP Desak Pemda Data Orang Asli Papua
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."Sambangi Istana, OSO Tolak Jadi Wantimpres Jokowi
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."Temui Jokowi, Lembaga Investasi Asing GIP Janjikan Investasi di 3 Tempat
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.UN Dihapus, JK Khawatir Generasi Indonesia Jadi 'Lembek'
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.Menteri Teten Ingin Modernisasi Koperasi dan UKM
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."Nadiem: Sebelum Mencerdaskan Siswa, Harus Mencerdaskan Guru Dulu
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."Tangkal Radikalisme, Menag Kampanyekan Moderasi
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."Mudik Natal dan Tahun Baru, Garuda Beri Diskon Hingga 40 Persen
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," Indeks Kerukunan Sejumlah Daerah Rendah, Ini Respon Jokowi
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadiLIPI Usul Subsidi BBM Dialihkan untuk Listrik Tenaga Surya
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."KPAI: Masyarakat Butuh Gedung Sekolah Baru, Pemda Enak-Enak Saja
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."Ombudsman: Pemerintah Tak Punya Standar Kualitas Pelayanan Publik Daerah Tertinggal
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."Bank Dunia: Perlindungan Lansia di Indonesia Lemah
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."Kasus Meikarta, KPK Periksa CEO Lippo James Riady
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus TotoIkatan Guru Sambut Baik Rencana Mendikbud Ubah Sistem UN
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."Bawaslu Pastikan Pilkada 2020 Tak Diikuti Eks Napi Koruptor
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18