NASIONAL

Amnesty Desak Pemerintah Cabut UU Penodaan Agama

"LSM Hak Asasi Manusia Amnesty Internasional mendesak pemerintahan Jokowi mencabut Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama."

KBR, Jakarta- LSM Hak Asasi Manusia Amnesty Internasional mendesak pemerintahan Jokowi mencabut Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. 

Peneliti Amnesty Nasional Papang Hidayat mengatakan keberadaan undang-undang tersebut justru membatasi hak seseorang untuk berkeyakinan dan beragama karena disalahgunakan untuk menolak kelompok minoritas agama.

"Karena undang-undang ini jelas menjadi sumber pemidanaan yang menurut kami orang itu tidak boleh dipidana hanya karena ekspresi religiusnya. Kemudian undang-undang ini juga banyak dijadikan acuan kebijakan diskriminatif lainnya seperti SKB tiga menteri,” kata Papang. 

“Kemudian undang-undang ini juga dijadikan acuan oleh pejabat lokal untuk menolak atau mengusir minoritas agama seperti di NTB dan di Jawa Timur, maka menurut kita undang-undang ini harus dicabut.” 

Papang Hidayat menambahkan Amnesty dalam waktu dekat segera menemui Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri untuk membahas pencabutan undang-undang tersebut. 

Sebelumnya  Undang-undang penodaan agama disahkan oleh Presiden Sukarno pada 1965. Pasalnya, undang-undang ini dibentuk untuk mengakomodasi permintaan organisasi-organisasi islam agar melarang aliran kepercayaan lokal yang dinilai bisa menodai agama-agama di Indonesia.

Editor: Antonius Eko 

• Amnesty Internasional
• agama